Abstract
Bureaucratic discretion in local government as one of the efforts the effectiveness of public services in Tegal city publication in urgent circumstances is a condition that arises suddenly public interest that must be resolved quickly, which to resolve the issue, the legislation has not been set. The approach used in this study is a socio-juridical approach, the method or procedure used to solve research problems by examining secondary data such as material laws or regulations applicable law followed by conducting research on primary data in the field. The results obtained that 1) Discretion Policy Implementation bureaucracy in local government as one of the efforts the effectiveness of public services in Tegal publication in urgent circumstances is a condition that arises suddenly public interest that must be resolved quickly, which to resolve the issue the legislation has not been set or just set in general and the situation should not be created due to error or action by the Board of Administration officials who perform discretionary, 2) Constraints in the discretion of the bureaucracy in local government as one of the efforts of service effectiveness public in Tegal is insufficient fee due to excessive demand of bureaucratic discretion program.
Highlights
Diskresi birokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai salah satu upaya efektivitas pelayanan publik di Kota Tegal diterbitkannya dalam keadaan mendesak yaitu suatu keadaan yang muncul secara tiba-tiba menyangkut kepentingan umum yang harus diselesaikan dengan cepat, dimana untuk menyelesaikan persoalan tersebut, peraturan perundang-undangan belum mengaturnya
The approach used in this study is a socio-juridical approach
such as material laws or regulations applicable law followed by conducting research on primary data
Summary
Penelitian ini dimaksudkan dengan penelitian untuk menemukan in concreto,[7] yakni diskresi birokrasi dalam pemerintahan daerah sebagai salah satu upaya efektivitas pelayanan publik. Implementasi kebijakan Diskresi Birokrasi Pemerintahan Daerah sebagai Salah Satu Upaya Efektivitas Pelayanan Publik di Kota Tegal Di dalam menjalankan pemerintahan, Pemerintah telah dilengkapi dengan beberapa kewenangan yang bersifat atributif maupun yang bersifat delegatif. Dengan adanya perkembangan sosial di masyarakat, seringkali terdapat keadaan mendesak yang menyebabkan Badan administrasi pemerintahan tidak dapat menggunakan kewenangannya, khususnya kewenangan yang bersifat terikat (gebonden bevoegheid) dalam melakukan tindakan hukum dan tindakan faktual secara normal. Pelik yang membutuhkan penanganan secara cepat, sementara terhadap permasalahan itu tidak ada, atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian dalam hukum administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa diskresi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam mendeskripsikan beberapa kebijakan diskresi birokrasi oleh pemerintah Kota
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
