Abstract
Based on the Village Ministerial Regulation Number 4 of 2015 concerning the establishment and management of BUMDes, each village is required to have a business entity managed by the village government. This paper aims to determine the implementation of the Pandan Ningan Village Owned Enterprise policy in providing LPG gas in Pendingan Village, Musi Rawas Regency. The problem is focused on the people of Pendingan Village who do not have gas cylinders personally. This research uses implementation theory from George C Edward III. The research method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of data obtained from primary data and secondary data, data collection techniques through observation, interviews, documentation. The results of this study indicate that the implementation of the policy of the Pandan Ningan Village-owned business entity in providing LPG gas in Pendingan Village, Musi Rawas Regency is said to be good, this is because the Pandan Ningan Village-Owned Enterprise can meet the needs of the community. In addition, indicators from Edward III's theory are very suitable to be used and implemented in research. Of the four indicators, there are two indicators that can be said to be optimal.
Highlights
Based on the Village Ministerial Regulation Number 4 of 2015 concerning the establishment and management of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), each village is required to have a business entity managed by the village government
BUMDes menjadi wadah yang dimiliki pemerintah untuk mengelola dan memanfaatkan potensi lokal suatu desa.BUMDes Pandan Ningan merupakan salah satu bentuk wadah bagi masyarakat guna mengelola potensi lokal dan menambah pendapatan asli desa.Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pandan Ningan merupakan organisasi pemerintahan desa yang menaungi masyarakat dalam mengelola potensi desa.BUMDes Pandan Ningan yang terletak di Desa Pendingan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.Tahun 2017 menjadi langkah awal pemerintah Desa Pendingan untuk mengembangkan potensi desa melalui BUMDes.BUMDes Pandan Ningan yang dipimpin oleh Direktur memiliki kewajiban dan hak dalam mengatur dan menjakankan kegiatan BUMDes.Direktur BUMDes Pandan Ningan dalam menjalankan kegiatan dibantu tugasnya oleh anggota yang terdiri dari Sekretaris, Bendahara, Unit usaha, dan Pengawasan
Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol 11 No 1
Summary
Berdasarkan Tabel 1 bahwa pelaksanaan pelayanan dari BUMDes Pandan Ningan mengenai usaha dagang gas elpiji memiliki 200 tabung gas elpiji. Proses pelayanan yang dilakukan oleh BUMDes Pandan Ningan dalam menyediakan gas elpiji, yaitu melakukan kerjasama dengan Pertamina untuk menjadi pemasok gas elpiji di Desa Pendingan. Proses kerjasama yang dilakukan oleh BUMDes Pandan Ningan dengan Pertamina mengalami kesulitan, hal tersebut karena BUMDes Pandan Ningan yang kekurangan tabung gas elpiji dan tidak sesuai standar operasional pertamina yang harus memiliki 1200 tabung gas elpiji. Yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan badan usaha miliki Desa Pandan Ningan dalam menyediakan gas elpiji di Desa Pendingan Kabupaten Musi Rawas.Selain itu juga pada penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pendistribusian gas elpiji kepada masyarakat Desa Pendingan Kabupaten Musi Rawas. 2. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah bentuk rancangan kepedulian dari pemerintah dalam membangun dan memajukan negara Indonesia melalui masyarakat pinggaran, hal tersebut dapat berupa mengembangkan potensi dari usaha ekonomi masyarakat desa yang bersifat kolektif.
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callMore From: Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
