Abstract

The Partnership and Community Development Program (PKBL) is one of the implications ofpublic policy which aims to realize the three main pillars of development that have been announcedby the government and constitute a political promise to the community to reduce the number ofunemployed (pro-jobs), reduce the number of poor people (pro-poor), and increase economicgrowth (pro-growth) around the area of mining operations. The purpose of this research is todescribe the implementation and identify the results of the evaluation of the implementation of thePartnership and Community Development Program (PKBL) of PT Timah Tbk in Bangka Regencyin 2019. The Theory used in this field is Merilee S. Grindle's Public Policy Implementation Theory,which initiates the implementation of public policies that can be measured from the process ofachieving outcomes, namely whether or not the policy objectives to be achieved. Beside usingGrindle's Theory of Public Policy Implementation, this study also uses William Dunn's Theory ofPublic Policy Evaluation. Dunn illustrates that evaluation is concerned with the production ofinformation about the benefits of the results of wisdom. This research uses a descriptivequalitative approach, whose primary data sources are from unstructured interviews withinformants. The number of informants in this study was 18 people consisting of 10 people asrecipients of partnership program assistance or fostered partners and 6 recipients of communitydevelopment program assistance and 2 members of the unit CSR of the PKBL in PT Timah Tbk.The main findings that of the research are unequal distribution of guidance to fostered partners,the weakness of the monitoring mechanisms and dysfunction of laws and regulation.

Highlights

  • Bisnis dan penguasaan atas eksploitasi pertambangan timah memiliki implikasi yang sangat besar terhadap kehidupan ekonomi dan lingkungan masyarakat khususnya sekitar daerah tambang

  • The main findings that of the research are unequal distribution of guidance to fostered partners, weakness of the monitoring mechanisms and dysfunction of laws and regulation

  • Sri, 2012: Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis, WELFARE, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol 1, No 1

Read more

Summary

Pembinaan dan Pelatihan Lanjutan Bagi Mitra Binaan

Setelah menjadi mitra binaan PT Timah Tbk salah satu hak yang diperoleh oleh mitra binaan adalah mengikuti pembinaan. Pembinaan yang didapatkan oleh para mitra binaan meliputi pelatihan, pameran, study tour dan pendampingan. Tentunya untuk dapat mengikuti kegiatan pelatihan dan pembinaan tersebut ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh para mitra binaan. “Pelatihan itu diberikan kepada beberapa mitra binaan yang memiliki potensi pemasaran yang baik, yaitu dari segi kemasan, pelayanan serta peningkatan produksi. Semua mitra binaan punya peluang untuk itu (pelatihan dan pembinaan), tetapi yang diutamakan yang punya potensi dalam produknya. Hal berbeda dirasakan oleh AB, seorang mitra binaan asal Sungailiat yang juga merupakan seorang pengusaha tanaman hias. PT Timah Tbk tidak hanya melakukan penyaluran bantuan pinjaman bergulir semata, tetapi juga melakukan kegiatan pembinaan dan promosi produk dengan membantu melakukan pengenalan dan penjualan produk unggulan Mitra Binaan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk pameran dan bazar UKM Mitra Binaan serta studi banding ke beberapa daerah untuk mengembangkan produk mereka. Mitra binaan belum memiliki kesempatan untuk ikut dibantu memasarkan produknya lewat acara pameran

Monitoring Pelaksanaan PKBL
Distribusi Pembinaan yang Tidak Merata
Findings
Lemahnya Mekanisme Monitoring

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.