Abstract
Tulisan ini menganalisis isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan peranan aktor non-negara dalam memperjuangkan HAM. Unit analisis penelitian ini adalah Under the Same Sun (UTSS), organisasi internasional non-state yang memiliki komitmen melindungi dan menghormati HAM orang-orang yang terdiskriminasi, yaitu People with Albanism (PWA), di seluruh dunia. UTSS menunjukkan upaya nyata dalam menangani kasus pelanggaran HAM yang menimpa orang-orang PWA di Tanzania, negara di kawasan Afrika Timur. Upaya perjuangan UTSS terhadap kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh PWA, dilakukan dalam kerangka advokasi transnasional, mendekati aktor lain yang memiliki legalitas lebih kuat, yaitu organisasi PBB. Dalam pelanggaran HAM PWA terdapat indikasi keterlibatan elit-elit politik dan bisnis Tanzania baik secara langsung ataupun tidak langsung, berkaitan erat dengan sistem kepercayaan dan kebudayaan yang melekat di Tanzania. Strategi advokasi UTSS yaitu melakukan kampanye global, dengan target utama masyarakat internasional dan Organisasi Internasional PBB yang memiliki pengaruh kuat dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM PWA. Hasil perjuangan advokasi PWA oleh UTSS di Tanzania tahun 2010-2015 menunjukkan signifikansi peranan organisasi internasional non-state dalam memperjuangkan isu HAM secara global. UTSS berhasil mendorong PBB sebagai organisasi internasional paling legitimate, dengan beberapa kebijakan global untuk mendukung HAM PWA di dunia. Hal ini menunjukkan efektivitas jaringan advokasi yang dibangun UTSS secara global. This paper analyzes the issue of human rights violations and the role of non-state actors in fighting for human rights. The unit of analysis of this research is Under the Same Sun (UTSS), an international non-state organization that is committed to protecting and respecting the human rights of people who are discriminated against, namely People with Albanism (PWA), worldwide. UTSS shows real efforts in handling cases of human rights violations that befall PWA people in Tanzania, a country in the East African region. The UTSS struggle against human rights violations experienced by PWA is carried out within the framework of transnational advocacy, approaching other actors who have stronger legality, namely the United Nations organization. In PWA human rights violations there are indications that the involvement of Tanzania's political and business elites, directly or indirectly, is closely related to the belief system and culture inherent in Tanzania. UTSS advocacy strategy is to conduct a global campaign, with the main target of international communities and the UN International Organization which has a strong influence in resolving cases of violations of PWA human rights. The results of the PWA advocacy struggle by UTSS in Tanzania in 2010-2015 showed the significance of the role of international non-state organizations in fighting for human rights issues globally. UTSS has succeeded in pushing the UN as the most legitimate international organization, with several global policies to support PWA human rights in the world. This shows the effectiveness of the advocacy network developed by UTSS globally.
Highlights
Pasca perang dingin, dunia menghadapi perubahan yang signifikan terkait isu atau permasalahan internasional, yang tidak lagi terfokus pada masalah perang atau keamanan suatu negara, tetapi beralih ke isu yang bersifat non-tradisional seperti masalah lingkungan global, HAM, demokrasi, kesetaraan gender, menjadi bahasan di arena internasional
This paper analyzes the issue of human rights violations
The unit of analysis of this research is Under the Same Sun
Summary
Dunia menghadapi perubahan yang signifikan terkait isu atau permasalahan internasional, yang tidak lagi terfokus pada masalah perang atau keamanan suatu negara, tetapi beralih ke isu yang bersifat non-tradisional seperti masalah lingkungan global, HAM, demokrasi, kesetaraan gender, menjadi bahasan di arena internasional. Dengan adanya kasus kekerasan terhadap PWA ini, perlu ditinjau lebih dalam oleh Pemerintah Tanzania, negara-negara tetangga, serta organisasi baik regional dan internasional yang menaungi masalah ‘humanity’ atau kemanusiaan. Liberalisme institusional yang dimaksud berkaitan dengan peran aktor non-negara seperti organisasi internasional yang dapat mengurangi masalah dan efek dari pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Tanzania.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
