Abstract

Pemilihan presiden menjadi ajang kontestasi 5 tahunan yang sering menyisakan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami bagaimana hegemonic discourse yang berkaitan dengan potensi konflik sosial dalam ruang virtual menjelang pemilihan presiden 2024 serta mengetahui bagaimana actor hegemonic yang terlibat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis diskursus Laclau & Mouffe dengan metode pengumpulan data melalui web crawler dan SNA (Social Network Analysis). Penelitian ini menemukan bahwa; Pertama, hegemonic discourse potensi konflik sosial menjelang pemilihan presiden terbagi menjadi dua yaitu (1) diskursus potensi konflik SARA dan (2) diskursus potensi konflik politik. Konflik SARA merujuk pada potensi konflik suku dan agama. Potensi konflik politik yang terjadi di ruang virtual ditemukan pada ketiga kandidat bakal calon presiden yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Potensi konflik politik lainnya yaitu konflik politik yang berisi penolakan-penolakan dari ketiga bakal calon presiden. Kedua, Hegemonic Actor dalam diskursus menjelang pemilihan presiden didominasi oleh non state actor atau aktor-aktor intelektual dan buzzer yang terhubung dengan jaringan sesama pendukung, dan bukan berasal dari state actor dan online news (industri media online). Selain Actor Hegemonic, kontestasi aktor-aktor pada diskursus pemilihan presiden terbagi dalam empat kluster aktor utama, yakni kluster pendukung Anies Baswedan, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, dan online news.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.