Abstract
In carrying out its function as people's representatives, the Regional People's Representative Council has a function in the process of making public policies to increase knowledge of government in society. In addition, public policies can make people more fully participate in a government system. This function has been adjusted to the understanding of democracy and people's sovereignty where the people must carry out their duties as government participants in Sungai Penuh City. The formulation of the research problem is, What is the Function of the DPRD in the Public Policy Making Process (Case Study in Sungai Penuh City)? The research objective is to determine the function of DPRD in the Public Policy Making Process (Case Study in Sungai Penuh City). This research uses a qualitative approach where data is obtained through field interview guides to 5 informants referring to 5 research indicators, namely 1. Agenda setting process 2. Policy formulation process 3. Policy adoption process 4. Policy implementation process and 5. Policy evaluation process. The data obtained in the field were analyzed based on the classification of the informants' answers which were described in the results and discussion of the research which was then carried out by the interpreter of the researcher. It is known that the function of DPRD in the Public Policy Making Process (Case Study in Sungai Penuh City) of the five research indicators four indicators are well implemented, namely for the indicators of the policy formulation process, the policy adoption process, the policy implementation process, and the policy evaluation process while the process indicators The formulation of policies has not been carried out properly and this is in line with the theory of Purwo's opinion which the author makes as a proposal in research indicators. For this reason, the authors suggest that the function of DPRD in the Public Policy Making Process in Sungai Penuh City can be improved so that it can be maximized in carrying out its function in policy making.
Highlights
Dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, Dewan Perwakilan Rrakyat Daerah memiliki fungsi dalam proses pembuatan kebijakan publik dapat meningkatkan pengetahuan pemerintahan di masyarakat
Public policies can make people more fully participate in a government system. This function has been adjusted to the understanding of democracy and people's sovereignty where the people must carry out their duties as government participants in Sungai Penuh City
The formulation of the research problem is, What is the Function of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) in the Public Policy Making Process (Case Study in Sungai Penuh City)? The research objective is to determine the function of DPRD in the Public Policy Making Process (Case Study in Sungai Penuh City)
Summary
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelaksanaan penyelenggaraan negara dilakukan oleh lembaga- lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan merupakan suatu siklus yang mengintegrasikan para pelaku pemerintahan dalam menyerap aspirasi pemerintahan di masyarakat menjadi sebuah regulasi melalui dalam masyarakat seperti pengangkaan CPNS, kepala lembaga dan instansi hal tersebut dikarena adanya peran kebijakan publik dalam pembentukaan kebijakan pemerintahan, dimana masih perlu adanya integrasi persepsi dalam membuat kebijakan antara para pelaku pemerintahan yang berada dalam unsur Kebijakan Publik dalam pembentukan kebijakan di daerah. Timbulnya kebijakan yang dipandang tidak adil oleh beberapa masyarakat yang berkepentingan, hendaknya diketahui dan dijadikan aspirasi oleh para unsur Kebijakan Publik sebagai upaya perbaikan kebijakan selanjutnya, namun demikian halnya seperti Partai pemerintahan, Kelompok Kepentingan, Kelompok Penekan, Media Sosial dan Tokoh Masyarakat, saat ini seolah tidak berada dalam garis integritas pada sebuah sistem pemerintahan yang baik. Kondisi ini cukup memprihatinkan apabila terus berjalan, di satu sisi para elit pemerintahan sibuk untuk mendapatkan kekuasaan, di sisi lain masyarakat menunggu keberpihakan pemerintah atas harapan-harapannya
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
