Abstract
Feasibility Phase II simultaneous elections in the city of Pekanbaru post-Regulation No. 18 in 2015 affect the population administration and the right to vote of citizens, could be implicated cause some residents do not get a voter card. The Regulation boundary change Pekanbaru and Kampar namely RW 15,16 and 18 villages of three districts of the hill highway intersection that previously pekanbaru region into an area of Kampar. Thus, the Election Commission Pekanbaru as election organizers make an effort assessment mapping and data collection forms of suffrage of citizens in the disputed area in order to participate in the elections. Using descriptive qualitative method with theoretical concept of political interest in the election and Elections To Local as well as data analysis through interpretation of ethics and EMIC is further elaborated in the study of electoral governance in accordance with the discussion of the study. The results of this study demonstrate the efforts made by the Election Commission of Pekanbaru in data collection and mapping of suffrage of citizens in the border area of Pekanbaru and Kampar walk is not optimal for a long period of time but has shown improvement on the sustainability of suffrage in the interests of the election. Furthermore, citizens residence status does not match the expectations of citizens citizens in the response resulted in three RW at the intersection of three villages regarding the status of permanent voters list (DPT) on the elections, simultaneous phase II have a tendency not to vote.
Highlights
Abstrak Fisibilitas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahap II di Kota Pekanbaru pasca permendagri no 18 tahun 2015 berpengaruh terhadap administrasi kependudukan dan hak pilih warga, bisa berimplikasi menimbulkan sebagian warga tidak mendapat kartu pemilih
The results of this study demonstrate the efforts made by the Election Commission of Pekanbaru in data collection and mapping of suffrage of citizens in the border area of Pekanbaru and Kampar walk is not optimal for a long period of time but has shown improvement on the sustainability of suffrage in the interests of the election
Volume 12, Nomor 1, ISSN:1978-063X, Journal.unas.ac.id, 15 September 2016
Summary
Fisibilitas Pilkada langsung dan serentak masih sarat akan masalah. Dari beberapa permasalahan terlihat adanya hal-hal yang menonjol diantaranya, banyak pemilih yang tidak terdaftar, hak pilih warga terabaikan, maraknya politik uang (money politics) dalam pencalonan dan pemungutan suara, tidak. Dari permasalahan tersebut di atas, peneliti merumuskan resolusi politik yaitu upaya penyelamatan hak pilih warga oleh KPUD Riau di daerah perbatasan Pekanbaru dan Kampar yang pada dasarnya akan melaksanakan pilkada serentak tahap II di Provinsi Riau. Sedangkan dalam penelitian ini Pilkada langsung dimaknai sebagai suatu proses demokrasi prosedural pada tingkat lokal (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) yang mana masyarakat secara langsung ikut berpartisipasi dalam memilih Kepala Daerah dengan ikut mencoblos salah satu pasangan calon pada kertas suara. Dengan demikian defenisi Pilkada langsung dalam konteks pelaksananan Pilkada tahap II di Kota pekanbaru dan Kabupaten Kampar adalah suatu proses pemilihan kepala daerah dengan memanfaatkan sumber daya politik, yaitu partisipasi masyarakat lokal dalam memberikan hak suara pada kertas suara yang sangat mempengaruhi kepemimpinan politik kedepan di tingkat lokal
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
