Abstract
ABSTRAK
 Era desentralisasi kesehatan dan era jaminan kesehatan nasional merupakan tantangan bagi layanan kesehatan dan rumah sakit yang diselenggarakan oleh lembaga nirlaba. Salah satu lembaga nirlaba yang menyelenggarakan perumahsakitan adalah gereja. Dalam sejarah Indonesia rumah sakit berbasis gereja telah banyak berperan di bidang pelayanan kesehatan.
 Strategi rumah sakit untuk menjadi pilihan bagi masyarakat harus dikembangkan ke arah peningkatan kualitas layanan, menuju rumah sakit yang cerdas, aman, ramah, memiliki fasilitas dan infrastruktur pendukung canggih dan terkini, dengan mematuhi prinsip manajemen dan operasi yang efektif dan efisien. Selain itu, juga diperlukan sumber pendanaan yang kuat. Filantropi sebagai alternatif pendanaan harus dikembangkan. Undang-undang memungkinkan untuk mengumpulkan dana rumah sakit melalui filantropi ini.
 Kata kunci: Hukum Indonesia, rumah sakit, filantropi
Highlights
The era of health decentralization and the era of national health insurance are the challenges for health services and hospitals organized by non-profit institutions
The strategy done by hospitals in order to be chosen by community must be developed and set in the direction to improve the quality of services, and to be a smart, safe, and friendly hospitals
A philanthropy may be necessary to conduct as an alternative fund while the existing laws permit the scheme of the philanthropy fund
Summary
Jurnal Ilmu Hukum p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417 Volume 3 Nomor 1, Oktober 2018, Halaman 17-32 DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p17-32 Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.