Abstract
The admission of new students (PPDB) is a school agenda that is held every year. The purpose of the study is to evaluate the zoning-based PPDB Program in SMP Negeri 2 Pabelan, Semarang Regency. Program evaluation is done by assessing any discrepancies/gaps between the program standards from the central government and the actual conditions of the PPDB program that occurred in SMP Negeri 2 Pabelan. This type of research is a program evaluation research using Discrepancy Model developed by Malcolm Provus. The Discrepancy Model consists of 5 stages: the design stage, the installation stage, the process stage, the product stage, and the cost-benefit analysis stage. However, this research only used 4 stages, namely the design stage, the installation stage, the process stage, and the product stage. Data collection used in this study were, interview, observation, and documentation. The results showed that the design of the category program was sufficient (conformity score 73.3%), the installation of the good category program (100% suitability score), the process of the good category program (suitability score 92.86%), and the program product category was good (the suitability score 87.5%).
Highlights
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada intinya menjelaskan bahwa jaminan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada setiap warga negaranya adalah pendidikan yang bermutu dan tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara warga negara yang satu dengan yang lain
The results showed that the design of the category program was sufficient (conformity score 73.3%), the installation of the good category program (100% suitability score), the process of the good category program (suitability score 92.86%), and the program product category was good (the suitability score 87.5%)
Wirawan, 2011, Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program: Pengembangan Sumber Daya Manusia, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, dan Buku Tes, Jakarta: Raja Grafindo Persada
Summary
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada intinya menjelaskan bahwa jaminan pendidikan yang diberikan pemerintah kepada setiap warga negaranya adalah pendidikan yang bermutu dan tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara warga negara yang satu dengan yang lain. Hal ini berarti sistem penjaminan mutu (quality assurance) sangat diperlukan dalam bidang pendidikan, khususnya pada tahap proses. Salis (2010: 30) mengatakan bahwa mutu pendidikan (Quality assurance) menjadi sebuah masalah pokok yang dapat menjamin perkembangan sekolah dalam meraih status di tengah persaingan dunia pendidikan saat ini yang begitu sangat ketat. Agar jaminan serta perlindungan pendidikan terhadap semua warga negara bisa terlaksana baik, maka sebaiknya pemerintah bisa memberikan pelayanan yang sama bagi setiap lembaga pendidikan, baik dalam penyediaan sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta penjaminan mutu pendidikan. Dengan demikian terjadi peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan pada semua lembaga pendidikan. Sehingga Kemendikbud terus berupaya untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkuaitas melalui bermacammacam program dan kebijakan sebagai sasaran prioritas nasional
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
