Abstract
The purpose of this paper is to determine the legal arrangements for providing structural legal aid, what are the forms of litigation and non-litigation resolution, and how the obstacles are faced. The research is descriptive in nature, by describing the state of the subject and object, which can be people or institutions based on existing facts and uses a normative and empirical juridical approach, namely analyzing laws and regulations and conducting interviews with respondents. Data obtained through field research (field research). Based on the results of the research, the arrangements for providing structural legal aid by the Medan legal aid agency are Law No.16 of 2011 concerning legal aid and Government Regulation No. 42 of 2013 as the implementing regulation, and as for internal assistance, namely the standard operating procedures of the legal aid agency itself and other supporting laws. Field legal aid agencies resolve criminal cases in litigation and non-litigation terms. Litigation resolution is the handling of cases through court channels, namely acting as a companion, both in the police, prosecutors, and in court. Meanwhile, non-litigation settlement is the handling of cases outside the court route, namely by conducting legal counseling, legal consultation, mediation, and negotiations, which can be carried out by lawyers, paralegals, lecturers, and law faculty students who have met the requirements that have been set.
Highlights
PENDAHULUAN Persoalan bantuan hukum di Indonesia adalah berhubungan erat dengan sifat Negara kita sebagai suatu negara hukum dan konsekuensi dari pada di akuinya prinsip Negara Indonesia adalah negara hokum (Abdurrahman, 1983)
The purpose of this paper is to determine the legal arrangements for providing structural legal aid
what are the forms of litigation and non-litigation resolution
Summary
Jumlah perkara yang masuk di LBH Medan tahun 2018 sebanyak 152 perkara dengan jenis perkara pidana sebanyak 82 dan perdata sebanyak 70 perkara. Dengan melihat permasalahan tersebut ada beberapa cara yang dilakukan oleh LBH Medan agar tetap efektif dan tidak mempengaruhi pemberian bantuan hukum yaitu dengan cara: 1) komunikasi antar tim dengan saling mengingatkan; 2) mencari donatur (kerjasama dengan pemerintah); 3) diskusi; 4) survei lapangan; 5) konsultasi hUkum; 6) mencari ilmu-ilmu baru atau mencari aturan-aturan yang menguntungkan kliennya (Hasil Wawancara dengan Irvan Saputra, Advokat Lembaga Bantuan Hukum Medan, Tanggal 16 Juli 2019, Pukul 15.20 Wib.). Hambatan yang di hadapi LBH Medan dalam memberikan bantuan hukum struktural yaitu: 1) ketidak aktifan pemberi dan penerima bantuan hokum; 2) Biaya operasional; 3) Tidak adanya bukti yang cukup; 4) Tidak ada saksinya; 5) Tidak jelas perkara yang disampaikan; 6) Intervensi dari pihak lain (tekanan politik, tekanan aparatur). Dengan melihat permasalahan tersebut ada beberapa cara yang di lakukan oleh LBH Medan agar tetap efektif dan tidak mempengaruhi pemberian bantuan hukum yaitu: 1) Komunikasi antar tim dengan saling mengingatkan; 2) Mencari donator (kerjasama dengan pemerintah); 3) Diskusi; 4) Survei lapangan; 5) Konsultasi hokum; 6) Mencari ilmu-ilmu baru atau mencari aturan-aturan yang menguntungkan kliennya
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
More From: Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.