Abstract
One of the mechanisms for encouraging local governments to achieve national priority targets for environmental sector is through allocating the deconcentration budget of environment for the provincial. According to Government Regulation No. 7/2008, the deconcentration budget allocation for the region should be in accordance with finance minister recommendation indicators and environmental indicators. However, the allocation of deconcentration budget of environment is not yet consider those indicators. So that, the allocation of deconcentration budget has been constantly increasing, on the other hand the quality of environment has been decreasing. Therefore, the aims of this research are to analyze the factors that influence the allocation of deconcentration budget of environment in province and to analyze the effectiveness of deconcentration budget in order to improve environmental quality in Indonesia. This study uses panel data, with cross section data of 32 provinces in the period of 2009 to 2013. The research methods are descriptive analysis and analysis of panel data. The results indicated that indicators of fiscal capacity, numbers of industry, sizes of land cover, and numbers of complaints on environmental case have a significant effect on the allocation of deconcentration budget. Results also showed that deconcentration budget has influenced the environmental quality improvement.
Highlights
Permasalahan lingkungan saat ini sudah menjadi isu global karena dampak perubahan iklim sudah semakin terasa, sehingga isu-isu lingkungan saat ini telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia
The results indicated that indicators of fiscal capacity, numbers of industry, sizes of land cover, and numbers of complaints on environmental case have a significant effect on the allocation of deconcentration budget
Decentralization and natural resources management: New opportunities for communities in the upper Jeneberang Watershed, South Sulawesi, Indonesia
Summary
Permasalahan lingkungan saat ini sudah menjadi isu global karena dampak perubahan iklim sudah semakin terasa, sehingga isu-isu lingkungan saat ini telah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Menurut Violeta (2012), indikator efektivitas pendanaan didasarkan pada rasio biaya terhadap dampak lingkungan, jika semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk lingkungan maka dampak lingkungan akan menurun, sehingga dana masyarakat (seperti APBD di Indonesia) yang digunakan akan lebih efisien, namun apabila biaya dampak lingkungan tidak dimasukan atau ditetapkan dalam suatu program/kegiatan pemerintah, maka dana masyarakat yang dikeluarkan belum efektif, karena meneurut Violeta (2012), anggaran lingkungan hidup (green budgeting) merupakan faktor penting dalam ekonomi berkelanjutan. Anggaran berbasis lingkungan hidup di daerah yang belum memadai dapat menghambat tercapainya sasaran prioritas nasional tersebut, oleh karena itu diperlukan keberpihakkan dari pemerintah pusat, khususnya alokasi anggaran ke daerah, salah satunya melalui pendanaan dekonsentrasi. Perlu dianalisis apakah indikator yang direkomendasikan menteri keuangan dan indikator teknis lingkungan hidup mempengaruhi besaran alokasi dana dekonsentrasi bidang lingkungan di daerah pada tahun 2012 dan 2013, serta apakah kebijakan pendanaan dekonsentrasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan kualitas lingkungan di daerah. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mengkaji implementasi kebijakan dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup dan kualitas lingkungan hidup di Indonesia pada tahun 2009 – 2013; (2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besaran alokasi dana dekonsentrasi bidang lingkungan di daerah pada tahun 2012 – 2013; (3) Menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup terhadap kualitas lingkungan hidup pada tahun 2009 – 2013
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
