Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi

Supriyadi Supriyadi,Widyatmi Anandy

doi:10.55108/jap.v3i2.15

Abstract

Bawaslu is an institution that is given the authority to resolve election / election administration violations. The nature of Bawaslu's decisions and recommendations for administrative violations must be followed up by the KPU and its officials, this is confirmed in the provisions of Article 462 of Law No. the administration issued by Bawaslu is not obeyed by the institution implementing the decision / recommendation. Identification of problems: first, what is the nature of mandatory norms in the provisions of the Election / Pilkada Law? Related to follow-up on decisions / recommendations of Bawaslu Administrative Violations? Second, how is the Compliance with the Decision / Recommendation of Administrative Violation of Bawaslu? Third, what factors influence compliance with Bawaslu Administrative Violation Decisions / Recommendations? This research is a normative juridical study with a focus on analyzing decisions / recommendations for administrative violations of Bawaslu. in this study using a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The data sources used are primary, secondary and tertiary data. The research results and conclusions. First, the "mandatory" norm in the construction of Article 462 of the Election Law and Article 139 paragraph (2) of the Election Law is imperative (order / force). Second, the KPU institutionally still has an attitude of indifference

Highlights

Supriyadi & Widyatmi 141 to the law or disobedience to the decisions / recommendations of Bawaslu
The factors that influence KPU compliance in the form of mandatory norm construction in the Election Law and the Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Law lead to different interpretations, obedience is still at the level of compliance, namely obeying the law due to strict sanctions, not touching compliance at the internalization level, namely feeling that the rules are in accordance with the intrinsic values it embraces. and disobedience due to the absence of norms that comply with the limits for handling administrative violations
Meletakkan sanksi pidana disamping sanksi etik didalam UU Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) bagi KPU dan jajaran yang tidak menindaklanjuti putusan dan rekomendasi Bawaslu sebagai wujud ketaatan compliance, Ketiga, merumuskan dan memasukan ketentuan yang mengatur batasan penanganan pelanggaran administrasi dalam UU Pemilu/Pilkada agar tidak terjadi dualisme penanganan antara Bawaslu dengan MK

Summary

Perspektif Teori

Pembentukan peraturan perundangan – undangan menjadi kebutuhan mutlak bagi negara. Indonesia yang bermatra negara hukum. sebab dalam faham negara hukum, hukum positif didudukan sebagai istrumen untuk menjawentahkan tujuan negara. Menurut Burkhardt Krems, Ilmu pengetahuan perundang – undangan adalah ilmu pengetahuan tentang pembentukan peraturan negara, yang merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner Sedang undang-undang dalam arti formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden dengan persetujuan DPR, (Setelah Perubahan Pertama UUD 1945 Tahun 1999 lebih tepat disebut “dibentuk atas persetujuan bersama antara DPR dan Presiden). Pembangkangan dalam dimensi ini lebih merupakan refleksi sikap peduli terhadap hukum yang adil, 146 Jurnal Adhyasta Pemilu yakni bahwa hukum tidak boleh bertentangan dengan kesadaran moral masyarakat tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang adil dan tidak adil. Pospisil mengemukakan bahwa ketaatan hukum dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu : (1) Ketaatan yang bersifat compliance, dan (2) ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi; serta (3). Asshiddiqie mendudukkan lembaga negara kedalam dua fungsi yaitu primary constitutional organs dan auxiliary state organ. (2011)

Sifat “Wajib” Rekomendasi dan Putusan Administrasi

Kepatuhan

Ringan