Abstract
This study is reviewed and tested empirically the influence of financial performance, dynastic politics, and performance of local government on accountability of regional financial reporting. This study uses the documentation method with secondary data taken from sources of the Indonesian Supreme Audit Board (BPK RI) and the Ministry of Home Affairs. The analytical test tool used in this study is multiple linear regression. It was found that the fiscal decentralization did not significantly affect the accountability of regional financial reporting but it was found that processing results showed a dependency ratio that had a negative and significant effect on the accountability of financial reporting produced by the local government. In the aspect of political dynasties, this variable was found to have no significant effect on the accountability of regional government financial reporting. The results also showed a significant positive effect of local government performance on the accountability of local government financial reporting.
 Keywords: Financial Performance; Political Dynasty; Performane of Local Government; Accountability of Financial Reporting in Local Governance.
Highlights
PENDAHULUAN Pada tahun 1998, Indonesia mengalami sejarah yang tidak terlupakan yaitu berakhirnya era orde baru dan dimulainya orde reformasi yang diiringi dengan selesainya pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Suharto
The results also showed a significant positive effect of local government performance on the accountability of local government financial reporting
Undang-Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
Summary
METODE PENELITIAN Objek dari riset ini adalah Pemerintah daerah di Kabupaten dan atau Kota di seluruh Indonesia untuk tahun 2012-2013. Sampel yang digunakan adalah pemerintahan daerah baik kabupaten ataupun kota yang kepemimpinan daerahnya menjalankan praktik politik dinasti di Indonesia. Dokumen yang dipakai pada penelitian ini adalah dokumen LKPD Pemda seluruh Indonesia tahun anggaran 2012-2013 yang resmi dikeluarkan oleh BPKRI, Data Pendapat Audit melalui ringkasan hasil pemeriksaan paruh 2 tahun 2014 yang resmi dikeluarakan oleh BPK-RI, data mengenai daerah yang ditengarai terjadi politik secara dinasti di Indonesia yang resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Skor EKPPD secara resmi didasarkan pada sumber Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk variabel independen dalam penelitian ini diantaranya adalah desentralisasi fiscal (X1), ketergantungan pada pemerintah pusat (X2), politik dinasti (X3), dan kinerja pemerintah daerah (X4). Variable ini diukur dengan nilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD)
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
