Dekolonisasi dan Indegenisasi Ilmu Pemerintahan

Abstract

Sindrom pasca-kolonial sulit dilepaskan pada negara-negara berkembang. Hampir semua bidang kehidupan masih terkoneksi dengan praktik-praktik kolonialisasi, tak terkecuali perkembangan Ilmu Pemerintahan. Perkembangan modernitas dan globalisasi pada dunia ketiga semakin membuat teori-teori ilmu sosial lokal menjadi terpinggirkan. Perkembangan Ilmu Pemerintahan tidak cukup mampu menjelaskan arah perkembangan global dan menjawab problematika lokal, secara akademis dan praktis. Seperti pada penggunaan konsepsi Ilmu Pemerintahan dari perspektif bestuurskunde, American politics, dan good governance adalah contoh formula peradaban barat, yang ditransmisikan dalam bentuk kolonialisme akademik. Eksistensi Ilmu Pemerintahan secara akademik dan praktis penting untuk mentransformasi model kearifan lokal sebagai perspektif baru. Kearifan ilmiah sebagai sumber inspirasi Ilmu pemerintahan secara akademis dan praktis harus dibebaskan dan dipribumisasi dalam menjawab problematika pemerintahan. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan dekolonisasi. Teknik pengolahan data melalui dialektika pragmatik, dengan memformulasikan sintesis keilmuan baru. Hasil studi ini menegaskan bahwa Ilmu Pemerintahan sebagai pengetahuan pembebasan harus ditransformasi dari semangat liberasi (dekolonisasi) menuju diskursus ilmiah khas kearifan lokal keindonesiaan (indigenisasi). Kearifan lokal keindonesiaan seperti konsepsi Wanua di Soppeng, Sulawesi Selatan, dan Pamong Praja-Birokrasi Jawa, Budaya Politik Bugis-Makassar, sampai model kebijakan Kerajaan Mataram Islam adalah wujud keilmuan pemerintahan Indonesia sebagai khazanah kearifan ilmiah. Strategi dekolonisasi dan indegenisasi Ilmu Pemerintahan, dibutuhkan untuk menjelaskan problematika kepemerintahan yang tidak dapat dijelaskan keilmuan lain. Karena Ilmu Pemerintahan bukan sekedar untuk meningkatkan keterampilan pejabat pemerintah atau untuk menginspirasi praktik-praktik pelayanan pemerintahan, tetapi juga untuk membangun tradisi politik dan birokrasi yang berbasis pada realitas sosialnya.