Abstract
There is no provision that explicitly regulate the notaries in making of a declaration of inheritance for the European, Chinese or Tionghoa, Foreign Easterners (except for Arabs Moeslems), although there has been the Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 on the Implementation of the Provisions of the Government Regulation No. 24 of 1997 on Registration, that stipulates about the Certificate of Inheritance made ??by the public notary. However, this Regulation of the Minister of State is not classified as any type of legislation. In addition to being included in the category Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs / Head of National Land Agency Number 3 Year 1997 on the Implementation of the Provisions of the Government Regulation No. 24 of 1997 on Registration made ??by the Minister of state for agrarian affairs applies only internally, in the sense that the decision is not binding general. Therefore, the researcher will answer and analyze the legal basis for the making of a notary certificate of inheritance, and identify the legal nature of the certificate of inheritance.
Highlights
Keberadaan ahli waris sangat penting dalam hal pewarisan
no provision that explicitly regulate the notaries in making of a declaration
although there has been the Regulation of the Minister of State
Summary
Keberadaan ahli waris sangat penting dalam hal pewarisan. Dalam praktik, untuk dibenarkan oleh Lurah dan Camat sesuai dengan tempat tinggal terakhir pewaris.[1]. Terkait dengan Surat Keterangan Waris, terdapat pengaturan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri ini dinyatakan bahwa bagi warganegara Indonesia keturunan Tionghoa: akta keterangan hak mewaris dari Notaris, Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dapat menjadi dasar kewenangan notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN. Menyebutkan mengenai akta keterangan waris yang dibuat oleh notaris, Peraturan Meneteri Negara ini tidak secara tegas termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat secara umum. Pada latar belakang masalah di atas, berdasarkan suatu peraturan maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut : perundang-undangan atau aturan hukum.[6]
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.