Abstract
The purpose of this study was to analyze the effect of audit judgment, professional skepticism, audit situation, and audit scope on the accuracy of the audit opinion. The object of this research is Principal State Financial Audit IV (AKN IV) on The Audit Board of The Republic of Indonesia. This research was conducted using a sample of as many as 80 respondents. Determinants of the sample using a purposive sampling method. The design of this research a causal relationship. Therefore, the analysis of the data used is structural equation modeling using partial least squares. The result of this research suggests that the culture of the organization and the audit judgment professional skepticism, situation audit not significant impact on the implementation of the audit opinion. While the audit scope has some positive effects significantly on the implementation of the audit opinion. This is evidenced by the results of the partial test (t-test) demonstrated the significant value of one independent variable that supports the hypothesis.
Highlights
The purpose of this study was to analyze the effect of audit judgment
The result of this research suggests that the culture of the organization
This is evidenced by the results of the partial test
Summary
Received: 20 Aug 2020 Revised: 22 Oct 2020 Accepted: 10 Dec 2020 Online: 20 Dec 2020. Untuk itu memenuhi karakteristik kualitatif maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan wajar berdasarkan prinsif akuntansi yang berlaku umum. Opini Laporan Keuangan Daerah DKI Jakarta dari tahun 2013 s/d 2016 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukan bahwa LKPD DKI Jakarta tidak memperoleh hasil yang optimal pada 4 tahun tersebut serta mendapatkan hasil WTP tidak serta merta menjamin kementerian atau pemerintah daerah bersih dari indikasi penyimpangan anggaran, dengan adanya kasus seperti jual beli opini WTP pada beberapa daerah sehingga membuat penilian opini tersebut tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Untuk itu Peneliti menjadikan BPK Republik Indonesia sebagai objek penelitian karena LKPD DKI Jakarta pada tahun 2013 s/d 2016 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dan setelah 4 tahun baru mendapatkan opini dengan wajar tanpa pengecualian yaitu pada tahun 2017 serta berhubungan terbongkarnya kasus jual beli opini WTP pada BPK RI.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
