Abstract

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensional yang telah dihadapi Indonesiasejak sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untukmengurangi jumlah penduduk miskin sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam MDGs. Untukmelaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan secara efektif, diperlukan ketersediaan data yangvalid dan up to date. Terdapat dua instansi pemerintah yang mengumpulkan data tentangkemiskinan, yaitu BPS dan BKKBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pandangpemerintah dalam mengukur kemiskinan serta mengidentifikasi program pengentasan kemiskinanyang telah dilakukan. Melalui analisis dokumen dan eksplorasi data, serta penggalian informasi kebeberapa narasumber diketahui bahwa visi pemerintah terhadap kemiskinan dipengaruhi olehtujuan dan kepentingan masing-masing lembaga. Dalam pelaksanaan program, misalnyapendistribusian Raskin di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ketepatan sasaran dan validitas datapenerima bantuan masih menjadi kendala. Hal ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh adanyaperbedaan data yang ada. Dengan demikian, diperlukan sinergitas yang baik antar lembaga untukmenghasilkan data yang berkualitas, sehingga tujuan pengurangan kemiskinan dapat tercapai.Kata kunci: kemiskinan, pengukuran kemiskinan, data

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.