Abstract
Freedom of the press and freedom of expression are formally guaranteed on the Constitution of Japan, therefore to be expected that the press and people in general have their independency vis a vis the state. The Japanese media people feel that those freedoms have been practiced, and the particular article of the constitution has been regarded as a norm by the media. But some opinions have also emerged that freedom of the press in Japan is in fact controlled in some ways by those in power. This notion is perhaps related to the practice of that has been commonly thought of the Japanese media. This practice is seen in this work as closely linked to Japan's traditional cultural philosophy. The Japan media make it as an obligation for themselves to voluntarily regard things related to the imperial family as something very sensitive to be touched upon. There are limitations that cannot be breached. Violations will mean that they will be sanctioned by other fellow members of the 'kisha kurabbu' or socially punished by the public. Sometimes self-censorship is implemented by the media out of their fear of right wingers or the ruling party. keywords: freedom of the press, freedom of expression, press control, self-censorship, Japan press club
Highlights
Freedom of the press and freedom of expression are formally guaranteed on the Constitution of Japan, to be expected that the press and people in general have their independency vis a vis the state
Some opinions have emerged that freedom of the press in Japan is controlled in some ways by those in power
This notion is perhaps related to the practice of “self-censorship” that has been commonly thought of the Japanese media
Summary
Walaupun Jepang dipandang secara umum sebagai negara yang mengedepankan demokrasi dengan sedikit saja pembatasan formal terhadap kebebasan menyatakan pendapat, ternyata sebagaimana telah dibahas sebelumnya, telah lama berkembang di dalamnya suatu sistem media dimana akses kepada sumber-sumber berita dan informasi resmi hanya terbatas pada sejumlah kecil media, yaitu surat kabar dan stasiun penyiaran nasional yang memiliki hubungan-hubungan semacam “kartel informasi” di antara mereka sendiri. Freeman (2003) mendeskripsikan karakteristik pelaporan oleh media di Jepang sebagai berikut: (1) ketergantungan yang sangat pada fakta atau informasi dari sumber-sumber resmi, (2) tidak adanya fungsi audit politik, (3) peranan ‘penetapan agenda’ (agenda setting) yang terbatas, (4) marginalisasi sumber informasi alternatif, dan (5) homogenisasi berita dan karenanya opini publik secara menyeluruh. Suatu hal yang sangat penting untuk dicatat, khususnya dalam kasus Jepang, adalah lebih pada bagaimana negara dapat secara eksplisit atau implisit merumuskan dan menetapkan agenda media dan selanjutnya di dalam prosesnya membatasi, bahkan mengarahkan, medan perwacanaan dari masyarakat sipil. Pendapat tentang pers atau media Jepang masa kini yang dalam kenyataannya kebebasannya terbatas, namun di lain pihak pada saat yang bersamaan dalam masyarakat juga sedang berlangsung transformasi sosial politik ke arah keterbukaan yang lebih besar, membawa pada pertanyaan pokok dari studi ini, yaitu : bagaimana kalangan pelaku media Jepang menyikapi kedua keadaan tersebut dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam masyarakat? Pendapat tentang pers atau media Jepang masa kini yang dalam kenyataannya kebebasannya terbatas, namun di lain pihak pada saat yang bersamaan dalam masyarakat juga sedang berlangsung transformasi sosial politik ke arah keterbukaan yang lebih besar, membawa pada pertanyaan pokok dari studi ini, yaitu : bagaimana kalangan pelaku media Jepang menyikapi kedua keadaan tersebut dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam masyarakat? Bagaimana pula keadaan tersebut dilihat dari segi kacamata pengamat masalah media Jepang sendiri?
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.