Abstract
Development for public interest requires the land for which the procurement is carried out by promoting the principles contained in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and national land law, including humanitarian principles, justice, benefit, certainty, openness, agreement, participation, welfare, sustainability , and alignment in accordance with the values of nation and state. Land acquisition for Ciawi and Sukamahi Dam Projects implemented by the Government, in fact resulted in compulsion, where the Government was forced to buy the land due to the program and so the landowner had to relinquish the land for the program's interest. However, in principle, the procurement of the land must continue to benefit the community as the owner of the land affected by the development program of public interest by applying the balance principle in the provision of compensation that is economically and socially more profitable to realize a sense of justice, improve the standard of living and welfare of affected people Ciawi and Sukamahi dam in Bogor Regency.
Highlights
Development for public interest requires the land for which the procurement is carried out
by promoting the principles contained in the 1945 Constitution of the State
Sukamahi Dam Projects implemented by the Government
Summary
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor Jl. Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35, Bogor 16720. Abstrak : Pembangunan untuk kepentingan umum memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Namun secara prinsip pengadaan tanah tersebut harus tetap menguntungkan masyarakat selaku pemilik tanah yang terkena program pembangunan kepentingan umum dengan menerapkan asas keseimbangan dalam pemberian ganti kerugian yang secara ekonomi dan sosial lebih menguntungkan guna mewujudkan rasa keadilan, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang terkena pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor. Republik Indonesia Tahun 1945 dan hukum tanah nasional, antara lain prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara. Bila hal ini diterjemahkan dalam kebijakan pertanahan, maka berbagai ketentuan yang dibuat itu hendaklah memberikan landasan bagi setiap orang untuk mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menerima bagian manfaat tanah, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya sehingga dapat memperoleh kehidupan yang layak
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
