Abstract
The involvement of the people in determining public policies, such as in the formation of laws, is a reflection of the state that synergizes law and democracy. This research aims to describe the application of the concept of a rule of law and democracy in the formation of laws in Indonesia. This type of research is normative legal research in which data is obtained from library materials or secondary data. The data analysis techniques (legal materials) used are qualitative analysis. From the results of the research conducted, it can be understood that the application of the principles of rule of law and democracy in the formation of laws in Indonesia, is ideally reflected in the application of the principles of legality, the principle of legal certainty, and the protection of human rights in a law. Meanwhile, the principle of democracy in the formation of laws can be seen from the existence of public involvement or participation in the formation of a law. However, what is happening in Indonesia today is that the formation of laws has led to indifference to the principles of a rule of law and democracy. This has resulted in protests and rejection of laws that have been passed as well as against bills being discussed in the legislative.
Highlights
Abstrak Keterlibatan rakyat dalam penentuan kebijakan publik, seperti dalam pembentukan undangundang merupakan pencerminan suatu negara yang mensinerjikan antara hukum dan demokrasi
This research aims to describe the application of the concept of a rule
normative legal research in which data is obtained from library materials
Summary
Berdasarkan latar belakang dan dari sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara konsep “rechtsstaat” dengan konsep “the rule of law” meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Hadjon 1987) hanya ada 3 (tiga) konsep negara hukum, yaitu: rechtstaats, the rule of law, dan negara hukum pancasila. Pada wilayah anglo-saxon, muncul pula konsep negara hukum (rule of law) dari a.v. dicey, dengan unsur-unsur sebagai berikut: a. Adapun relevansinya dengan pembentukan undang-undang di Indonesia, setidaknya dapat dikerucutkan pada tiga hal, yaitu: (1) Asas Legalitas dan Prinsip kepastian hukum; (2) Aturan berdasarkan jenjang atau hierarki; dan (3) Perlindungan HAM. Setiap undang-undang dalam pembentukannya harus memenuhi asas legalitas atau dengan kata lain secara formal undangundang yang akan dibentuk tersebut harus ada dasar hukum pembentukannya. Selanjutnya, setiap undangundang yang dibentuk harus memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
