Abstract
In preliminary obsevations, the researcher was interested in knowing how and to what extent the role of the Sungai Penuh government, especially the secretariat of the Sungai Penuh DPRD council, in implementing law number 14 of 2008, regarding publik information disclosure. The approach used in this research is qualitative. Data collection techniques and tools in this study were interviews, observatioan and documentation. Data collection tools in the form of questionnaires, pen, books/paper, recording devices. The unit of analysis is individual officers and staff at the DPRD Secretariat of Sungai Penuh city. Here the researcher wants to know the extent of the role of the Secretariat of the Council in providing information services to the public, whether it is running well or not. Where Law number 14 of 2008, demands and obliges state administrators to give the public the right to obtain information on every activity organized by the organizer or a state institution. To get the title of best servant, of course, state officials must carry out activities in accordance with the applicable rules and regulations.
Highlights
Pada observasi awal peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana dan sejauhmana peran pemerintah kota Sungai penuh, khususnya Sekretariat Dewan DPRD kota Sungai Penuh, dalam mengimplementasikan Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
The approach used in this research is qualitative
Here the researcher wants to know the extent of the role of the Secretariat
Summary
Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mengalami perkembangan yang pesat. Mengingat pentingnya peran sekretariat dewan (setwan) DPRD kota Sungai Penuh, terhadap penyampaian informasi bagi masyarakat (publik), maka diperlukan adanya prosedur pengelolaan informasi yang tepat sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008, tentang informasi publik. Keberhasilan manajemen di Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh dalam pengelolaan dan penyampaian informasi yang efektif sangat dipengaruhi oleh sarana dan prasarana yang digunakan dan faktor sumber daya manusianya itu sendiri. Dalam pengelolaan informasi publik pada Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal. Agar informasi dapat dilakukan secara cepat dan akurat, maka saat ini, tak ada pilihan lain selain memanfaatkan teknologi komputer. Masih terdapat beberapa indikasi yang dapat menunjukkan belum maksimalnya peranan Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh dalam mendukung dan menganalisa undang-undang keterbukaan informasi publik. Berdasarkan uraian diatas, maka Penelitian penulis mengambil judul “Analisis Peran Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Sungai Penuh Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik”
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
