ANALISIS PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Sulsalman Moita

doi:10.35817/jpu.v3i2.12351

Abstract

The purpose of this study is to find out and study the analysis of the implementation of land acquisition for public use in Konawe Kepulauan Regency. The method in this research is descriptive qualitative with a case study approach. Research locus in Langara City, with research informants namely parties involved in land acquisition. Data collection is done by in-depth interview techniques, observations, and document studies, while data analysis techniques are done qualitatively and quantitatively. The results of the study show that: analysis of the implementation of land acquisition for the construction of public facilities in Konawe Kepulauan Regency uses eight stages of procedures, where at each stage the authority of the regional government working together National Land Agency is quite dominant in policy making, such as location determination, socialization, land measurement, land survey, announcements the results of land survey and compensation. Whereas the community or landowner is the party that has suffered a lot from land acquisition policies, due to inadequate types of compensation, low compensation, and delays in fulfilling the rights of landowners. Other findings also indicate the occurrence of a conflict of interest between the land owner and the land acquisition (local government) related to the status and claim on the land so that it impacts on the legality of the land, whether including land owned or state land

Highlights

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji analisis pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum di Kabupaten Konawe Kepulauan
The purpose of this study is to find out and study the analysis of the implementation of land acquisition for public use in Konawe Kepulauan Regency
Research locus in Langara City, with research informants namely parties involved in land acquisition

Summary

Wawonii Timur

Guna memaksimalkan pemanfaatan tanah di wilayah ini, kantor pertanahan Kabupaten Konawe Kepulauan pada tahun 2018 akan mengkondisikan kesediaan areal penggunaan lain (APL) untuk pemohon dengan alokasi hingga 10 ribu bidang. Pelaksanaan pendataan/Inventarisasi tanah di Kabupaten Konawe Kepulauan menghasilkan data dan informasi, antara lain: 1) Panjang tanah yang diukur dengan meter atau Km; 2) Luas Tanah adalah hasil dari perkalian ukuran panjang dengan lebar, diperoleh indikator dalam meter persegi atau Ha (hektar); 3) Peruntukkan atau pemanfaatan tanah oleh pemilik pada saat diukur; 4) Pola penguasaan/kepemilikan tanah. Hal ini disebabkan dalam proses pendataan terdapat ketidaksesuaian antara hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN atau instansi pengadaan dengan hasil pengukuran oleh pemilik, sehingga ketika akan diumumkan berpotensi luas tanah berkurang. “Saat proses musyawarah banyak hambatan terjadi, seperti: kesepakatan nilai harga antara tim penilai tanah dengan pemilik lahan, jangka waktu pembayaran ganti rugi, kompensasi lain yang diperoleh pemilik akibat harga tanah yang telah tertera pada NJOP, tidak sesuainya harga tanah yang di tawarkan dengan harga yang diminta, sehingga tidak ditemukannya titik terang tentang kesepakatan harga. Tanggapan Informan tentang Proses Musyawarah dalam Pembebasan Lahan Untuk Kepentingan Umum

Musyawarah yang Didominasi Secara Sepihak

Telah sesuai