Abstract
Discussion about the Regional Financial Performance and Capabilities required to be processed more deeply, then becomes a problem in this research are: the financial capacity of the region in the implementation of regional autonomy, especially in 2011-2014, when viewed from the degree of decentralization Fiscal Indicators (DDF), Degree of Fiscal Autonomy (DOF), Fiscal Capacity, Needs Fiscal Effort / Effectiveness Ratio Fiscal Position original revenue (PAD) and Tax Performance Indicators and Local Retribution in Pontianak. And will be discussed also about the level of local financial independence in 2011-2014 to support the organizers of regional autonomy as measured by the ratio of Regional Financial Independence and Relationship Patterns in Pontianak. Research conducted at the Office of Pontianak City BPKAD, with the quantitative descriptive analysis method which uses data measured in a numerical scale / number. (Kuncoro, 2003) This analysis aims to determine the level of local financial capacity, level of independence and the readiness of the local government of the city of Pontianak in the implementation of regional autonomy. Results from this study and the performance of Financial Ability in one regional assessed from the ratio of local independence that describes to the extent of financial dependence of local governments to the central government, obtained by comparing the acceptance of PAD to acceptance Assistance and Contribution Regions. From the year 2011-2014, the average calculation independence ratio Pontianak City generate value 21.22% Because of the value is between 0-25%, the city of Pontianak is considered to have very low financial capacity and have a pattern instructive relations with the central government, which where financial dependence on the central government is still low compared to the regional independence.
Highlights
Metode dasar waktu ini sangat tepat untuk perusahaan yang melakukan transaksi secara kredit, karena laporan laba-rugi akan mencerminkan kondisi yang benar selama satu periode tertentu
Memahami Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah)
Summary
Dalam menjamin terselangaranya otonomi daerah yang mantap perlu dilakukan usaha-usaha meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, baik yang sudah ada maupun dengan menggali sumber dan potensi ekonomi masyarakat. Ditetapkannya Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan, serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah khususnya pada tahun 2011-2014, jika ditinjau dari Indikator Derajat Disentralisasi Fiskal (DDF), Derajat Otonomi Fiskal (DOF), Kapasitas Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya/Posisi Fiskal Rasio Efektifitas Pendapatan asli Daerah (PAD) serta Indikator Kinerja Pajak dan Retibusi Daerah di Kota Pontianak. Dan akan dibahas pula mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun 2011-2014 dalam membiayai penyelenggara otonomi daerah yang diukur dengan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pola Hubungannya di Kota Pontianak
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
