Abstract
This study aims to assess the financial performance of Padang City Government using Financial Ratio Analysis of Regional Budget for the Fiscal Year 2014 – 2018. Type of research is descriptive qualitative with case study approach. The processed data is the budget Report of Padang City Government for Fiscal Year 2014 – 2018 were obtained from the internet publication on the official website of the financial management board and regional property of Padang City. The analysis used to analyze the regional financial performance is financial analysis by calculating the ratio of independence, Degree of Fiscal Decentralization, Ratio of Efficiency and Ratio of Expenditure Congruence. While the analysis used to analyze the Ability of Regional Finance is to calculate the Share and Growth, Map of Regional Finance Capability and, Based on the calculation and analysis of the Regional Financial Performance can be concluded that the pattern of the region’s autonomy level relationships in Padang City is instructive criteria. Degree of Fiscal Decentralization is still lacking, but the Ratio of Efficiency is also not efficient. The ratio of Expenditure Congruence shows the balance between expenditures is not balanced. Based on the calculation and analysis of the Regional Financial Capability can be concluded, that the condition of the financial ability of Padang City is still not ideal. Share and Growth calculation results, the position of Padang City in quadrant III
Highlights
PENDAHULUAN Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat 5 bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyrakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
This study aims to assess the financial performance of Padang City Government using Financial Ratio Analysis of Regional Budget for Fiscal Year 2014 – 2018
Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005- 2009
Summary
Berdasarkan indikator kinerja keuangan daerah tahun 2018 di atas maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang untuk tahun 2018 adalah: Tingkat kemandirian keuangan daerah baik, tingkat ketergantunan daerah sangat tinggi, tingkat desentralisasi fiskal sedang, tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah tidak efisien, tingkat pertumbuhan (growth) PAD sangat rendah dan tingkat peranan (share) masih sedang. Kemandirian Pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih berada pada kemampuan keuangan yang rendah; b. Hasil yang di dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut..Berdasarkan hasil perhitungan normatif dan analisis Kinerja Keuangan Daerah, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Kota Manado berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Dilihat dari hasil perhitungan share dan growth terhadap LRA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015, maka diperoleh nilai rata-rataShare sebesar 18,792% dan rata-rata Growth sebesar 120,503%, sehingga posisi Kota Manado berada pada kuadran II yang berarti berada pada kondisi belum ideal. Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada berupa; APBD Kota Padang tahun anggaran 2014 – 2018 dan gambaran umum Kota Padang serta data lain yang diperlukan terkait dengan metode analisis yang digunakan
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
