ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Nurul Rifqah

doi:10.24036/ecosains.11064057.00

Abstract

This research aims to identify and analyze the effect of (1) the labor force to imbalance regional development of West Sumatra (2) quality of human resource to imbalance regional development of West Sumatra(3) allocation of Public Funds to imbalance regional development of West Sumatra (4) government expenditure to imbalance regional development of West Sumatra. Using panel data analysis, the results of this research showed that the labor force and government expenditure has not siginificant effect to imbalance regional development of distirct/city in West Sumatra, the quality of human resource and allocation of Public Funds has significant effect to imbalance regional development of distirct/city in West Sumatra, and simultaneously there are significant effect between the labor force, quality of human resource, Allocation of public fund, and Government expenditurehas significant effect to imbalance regional development of distirct/city in West Sumatra in research period.

Highlights

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh (1)Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat (2) Kualitas Sumberdaya Manusia terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat (3) Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat (4) Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat
the results of this research showed that the labor force and government expenditure has
Ini berarti 71.47 persen ketimpangan pembangunan wilayah di sumatera barat di pengaruhi oleh Angkatan Kerja, Kualitas Sumberdaya Manusia, Dana Alokasi Umum, Dan Pengeluaran Pemerintah

Summary

Teori Ketimpangan Pembangunan

Secara teoritis permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mulamula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisanya tentang teori pertumbuhan neo-klasik.Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antar tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Kondisi inilah yang menimbulkan ketimpangan pembangunan yang terjadi antar wilayah akan semakinmelebar, karena para pekerja akan memilih untuk mencari pekerjaan di wilayah yang memiliki jumlahlapangan kerja yang banyak dan upah yang tinggi dibandingkan dengan daerah dengan lapangan pekerjaandan upah yang sedikit. Menurut Arzu (2007) untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan perkapita, serta menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebaiknya menjadi prioritas dalam program pembangunan suatu negara maupun daerah. Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pembangunan juga dapat digunakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan cara menambah alokasi dana kepada masing-masing daerah dalam bentuk block grant berupa dana alokasi umum yang diberikan kepada semua kabupaten/kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya. Hal ini disebabkan sebagian dana belanja daerah dialokasikan untuk pengeluaran belanja modal yang digunakan untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur khususnya di daerah kurang maju

METODE PPENELITIAN Variabel Penelitian

Effects Specification

PEMBAHASAN Pengaruh Angkatan Kerja terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah