Abstract
This study aims to identify and analyze the development of indirect spending in districts / cities in Jambi Province in 2009-2014. In addition, it is also used to determine and analyze the efficiency of indirect spending in terms of district / municipal efficiency in Jambi Province 2009-2014. The technical analysis used is qualitative and quantitative analysis, analysis of expenditure allocation on indirect spending development, analysis of spending performance in terms of efficiency. The development of district / municipal indirect spending in Jambi province in 2009-2014 was based on the annual average, namely the highest in Bungo district at 1.19% and the lowest in Tanjung Jabung Timur district at 0.11%. Based on the efficiency of district / municipal indirect spending in Jambi province in 2009-2014, the average target indirect expenditure from year to year has increased because from 2009-2014 all districts have been efficient from year to year in managing indirect expenditure. Districts / Cities in Jambi Province in Sungai Penuh City have been very effective from the efficiency of indirect spending.
Highlights
Indonesia merupakan negara yang sedang melaksanakan pembangunan pada segala bidang, dalam hal ini pembangunan yang dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air diupayakan dapat di manfaatkan oleh masyarakat .dalam upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara global
This study aims to identify and analyze the development of indirect spending in districts / cities in Jambi Province in 2009-2014
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia
Summary
Indonesia merupakan negara yang sedang melaksanakan pembangunan pada segala bidang, dalam hal ini pembangunan yang dilaksanakan secara merata di seluruh tanah air diupayakan dapat di manfaatkan oleh masyarakat .dalam upaya peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara global. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Rintonga (2009) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja daerah dalam APBD kabupaten/kota di propinsi Jambi meliputi belanja tidak langsung terdiri dari belanja pengawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas belanja tidak langsung kabupaten/kota propinsi Jambi 2009-2014
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
