Abstract

Marriage is a sacred part of life, because it must pay attention to norms and rules of life in society. But in reality, not everyone is so principled, with a variety of justifiable reasons that are reasonable and acceptable to society, marriage is often not appreciated for its sanctity. Marriage is a medium that will unite two people in a household. Marriage is the only unifying rite of two persons officially recognized in both state law and religious law. Problem under study is to analyze the decision of Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 regarding the status of children, in this case the research method used is descriptive research that emphasizes the data in the form of narrative and argumentation of words and not on data in the form of numbers, numbers. Using the normative juridical approach of trying to learn every legal material that is related to the subject of the study and then comparing with the rules of legislation, theories and opinions of experts on the issues discussed. Test material submitted from Hj. Aisha Mochtar to the Constitutional Court regarding the provisions of Article 2 and Article 43 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage of Article 28 B Paragraph (1) and (2) of the 1945 Constitution relating to the Rights of the Child and Article 28 D of the 1945 Constitution relating to the right of everyone to the recognition, guarantee, protection and certainty of equitable law and equal treatment in before the law. Article 2 of Law no. 1 Year 1974, related to legitimated marriage is marriage recorded at the institution of marriage. Meanwhile, Article 43 of Law no. 1 Year 1974, related to the status of children outside marriage. The test of the material is granted in decision No. 46/PUU-VIII/2010. Which will be discussed is the Decision Analysis of the Constitutional Court. Decision 46/PUU-VIII/2010 child status.

Highlights

  • Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup dalam masyarakat

  • Marriage is a sacred part of life

  • marriage is often not appreciated for its sanctity

Read more

Summary

17 MUI: Putusan Mahkamah Konstitusi

Anak luar nikah berdasarkan putusan MK ini mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan ayahnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Sementara itu dalam permasalahan nikah siri, jika segala rukun nikah menurut agama Islam telah terpenuhi maka hasil perkawinan tersebut sah dan ayah dari anak yang lahir berdasarkan pernikahan sirri tetap diakui dan mempunyai garis nasab dengan anaknya dan itu bisa dibuktikan melalui ilmu pengetahuan jika tidak terdapat pencatatan atas pernihanannya. Belajar dari janji yang terdapat dalam pasal 43 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk mengatur pelaksanaan mengenai nasab anak luar nikah hanya pada ibu biologisnya, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, tidak pernah direalisasikan oleh pemerintah berakibat pada tejadinya kekosongan hukum dalam hal aturan pelaksana. Dengan demikian akan membuat kondisi mental Majelis Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia siap menghadapi berbagai gugatan terkait status anak luar nikah sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Seluruh rekan-rekan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Buku-buku
Peraturan Perundang-Undangan
Full Text
Published version (Free)

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call