Abstract

Proof of the sale and purchase of land rights without being accompanied by the deed of the Land Deed Author of which one of the parties dies, then in this condition the heir does not recognize the underhand agreement or because he knows that one of the parties who binds himself has died, then the other does not fulfilling his achievements. This research will try to examine issues regarding the proof of sale and purchase of land rights that are not proven by the Official Certifier Of Title Deeds if one party dies This research was carried out through a normative legal study method with using statute approach and conceptual approach. After going through discussion and analysis, finally, it can be concluded that Land purchase agreements made under legal hands under Article 1320 Indonesian Civil Code and fulfill the conditions of the sale and purchase agreements under customary law, but do not necessarily transfer the rights to their land. Proof of agreement on the sale and purchase of land rights made under the hand if one of his parties dies can be done with affidavit.

Highlights

  • Abstrak Pembuktian terhadap jual beli hak atas tanah tanpa disertai dengan akta PPAT yang salah satu pihaknya meninggal dunia, kemudian pada kondisi ini ahli waris tidak mengakui perjanjian dibawah tangan tersebut ataupun karena mengetahui salah satu pihak yang mengikat diri meninggal dunia, maka pilah lainnya tidak memenuhi prestasinya

  • examine issues regarding the proof of sale and purchase of land rights that are not proven by the Official Certifier Of Title Deeds

  • it can be concluded that Land purchase agreements made under legal hands

Read more

Summary

Pendahuluan

Hukum perjanjian sangat bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yaitu untuk mengatur hubungan hukum dari mereka yang mengikatkan diri antara satu dengan yang lainnya, suatu perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang untuk pihak-pihak yang saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, serta menimbulkan suatu hubungan antara dua pihak, dimana hubungan ini dinamakan perikatan. Jika dalam suatu perjanjian para pihak tidak memenuhi syarat subjektif tersebut, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Suatu perjanjian akan dianggap batal demi hukum jika para pihak tidak memenuhi syarat objektif. Dalam membuat suatu perjanjian masyarakat bisa membuatnya dalam bentuk akta otentik dan juga dengan akta dibawah tangan, yang akan menjadi alat bukti dalam persidangan apabila salah satu pihak tidak menjalankan prestasinya sesuai dengan kesepakatannya dalam perjanjian. C. tanah hak yang bersangkutan dapat diperjual-belikan dan sedang tidak dalam suatu sengketa. Jika salah satu syarat materiil ini tidak terpenuhi, misalnya jika penjual tersebut bukan pihak yang mempunyai hak atas tanah yang dijualnya, maka jual beli tanah tersebut batal demi hukum. Suatu jual beli tanah adalah batal demi hukum jika transaksi jual beli tanah dilakukan oleh pihak yang tidak berhak

Syarat Formil
Hasil Dan Pembahasan
Kesimpulan
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.