This study explores the digital transformation practices of rural micro, small, and medium enterprises (MSMEs) food processing products associated with the Kediri Young Entrepreneur (KYE) Association. This study investigates how MSME practitioners integrate digital technologies at both the micro and macro levels. For example, they use instant messaging apps to coordinate and make group decisions, social media sites to create content, build brands, and gain market visibility through algorithms, e-marketplaces to make transactions easier and grow the market, and digital payment systems to connect operations. Drawing on Pierre Bourdieu’s practice theory, this qualitative interpretive study analyzes how digitalization intersects with structure and agency and how social networks emerge among actors in rural MSME food-processing product production. This study reveals several important finding: (1) digital habitus is formed through an integrated, evolving structure in which repeated digital practices become internalized dispositions; (2) there is a symbolic struggle in the form of a struggle for power over digital technology capabilities among MSME food processing products actors; (3) strategic mobilization in the form of economic, social, cultural and symbolic capital to gain legitimacy, strengthen capital and competitive advantage. This study concludes that digital transformation, showed up in regular digital coordination, platform-based marketing, marketplace integration, and digital money management, is not merely a technical shift but also a social transformation reflecting the cultural tendencies, power structures, and strategic actions actors in MSME food processing product markets, where the KYE Association serves as an arena that bridges collective traditions with digital innovation

The paper examines the implications of subsidy removal on living standards of low-income households in Osun state, Nigeria by looking at what may be done to lessen the hurts and shocks brought on by fuel subsidy removal. The study used a descriptive research design. With the aid of questionnaire, a sample size of 500 respondents spread over all the thirty local governments in the State was used for data collection. Bar charts, pie charts and frequency tables were used to analyse the data collected. The finding shows that the removal of fuel subsidies has raised the cost of food as well as the costs of other goods, including the high cost of transportation. This has led many low-income households in the State to experiencing pain and hardship. The study therefore concludes that, if the removal of fuel subsidy will not push many people further into poverty, Nigeria government should provide necessary measures that will help in ameliorating the shocks and pains caused by the removal of fuel subsidy.

Artikel ini menganalisis peran pariwisata ilmiah sebagai strategi pemberdayaan masyarakat multipihak dalam konteks masyarakat adat di Kampung Adat Malasigi, Provinsi Papua Barat Daya. Dengan mengadopsi perspektif pemberdayaan masyarakat, pariwisata ilmiah, dan pembangunan endogen, penelitian ini menunjukkan bagaimana integrasi pengetahuan lokal, konservasi ekologis, dan inovasi kolaboratif dapat memperkuat agensi sosial dan ekonomi masyarakat adat. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang pengambilan datanya dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan Focus Group Discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata ilmiah tidak hanya mendiversifikasi sumber pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan memperluas legitimasi sosial melalui praktik wisata berbasis pengetahuan. Dalam hal ini, kolaborasi multipihak seperti FFI sebagai NGO konservasi, PT Pertamina EP Papua Field sebagai penyelenggara Program CSR MATA HATI MALASIGI, dan masyarakat adat Malasigi sebagai aktor utama telah berperan sebagai fasilitator kolaboratif yang memperkuat kapasitas lokal secara etis dan adaptif melalui pemberdayaan berbasis masyarakat.

Abstrak Penelitian ini menganalisis wacana menstruasi dalam masyarakat dengan menggunakan perspektif Michel Foucault mengenai kekuasaan, wacana, dan pengetahuan. Melalui metode studi kasus, penelitian ini menelaah peran Biyung Indonesia dalam membangun wacana alternatif di tengah dominasi wacana arus utama. Wacana arus utama didominasi oleh norma sosial yang menstigmatisasi menstruasi sebagai hal tabu, sehingga membatasi percakapan terbuka dan melanggengkan praktik manajemen menstruasi yang mengabaikan hak kesehatan perempuan. Dominasi ini diperkuat oleh kebijakan negara dan kontrol industri yang cenderung mendorong penggunaan pembalut sekali pakai tanpa menyediakan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Sebagai respons, Biyung Indonesia mendorong keterbukaan, menyelenggarakan edukasi kesehatan menstruasi, dan mempromosikan pembalut kain sebagai alternatif yang lebih berkelanjutan. Wacana menstruasi memiliki peran krusial dalam isu kesetaraan gender, hak atas kesehatan, dan keberlanjutan lingkungan, yang menjadikannya sebagai agenda penting dalam pembangunan sosial. Penelitian ini mengisi kesenjangan literatur dengan mengeksplorasi bagaimana Biyung Indonesia mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Kata kunci: Advokasi Perempuan; Kemiskinan Menstruasi; Hak Kesehatan Menstruasi; Diskursus Abstract This study analyzes the discourse surrounding menstruation in society through the lens of Michel Foucault's theories on power, discourse, and knowledge. Using a case study method, the research explores how Biyung Indonesia constructs an alternative discourse to challenge the dominance of mainstream narratives. Mainstream discourse often stigmatizes menstruation as taboo, limiting open conversation and perpetuating practices that neglect women's health rights. This is reinforced by state policies and industry control, which tend to prioritize disposable pads while overlooking more sustainable alternatives. In response, Biyung Indonesia challenges this dominant narrative by advocating for open dialogue, promoting menstrual health education, and championing cloth pads as an environmentally friendly solution. The discourse on menstruation is crucial for advancing gender equality, health rights, and environmental sustainability, making it a vital issue in social development. This research fills a gap in the literature by examining how grassroots movements like Biyung Indonesia can foster policy changes that are more responsive to women’s needs. Keywords: Women's Advocacy; Period Poverty; Menstrual Health Rights; Discourse

Abstrak Penelitian ini menganalisis dinamika perubahan sosial budaya di Desa Rawak Hulu dan Rawak Hilir, Kecamatan Sekadau Hulu, Kalimantan Barat, dari pola etnosentrisme menuju multikulturalisme. Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pendidikan multikultural serta interaksi antarbudaya menjadi faktor utama pendorong perubahan tersebut. Pendidikan berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai inklusif dan mendekonstruksi prasangka lama, sementara interaksi sosial memperkuat kohesi antara komunitas Melayu dan Tionghoa. Peningkatan kesadaran sosial dan perluasan akses terhadap pendidikan turut mendorong penerapan nilai-nilai inklusif, sehingga tercipta lingkungan multikultural yang harmonis. Meskipun demikian, tantangan tetap muncul, khususnya pada momen-momen politik yang berpotensi memicu kembali sentimen etnis. Hal ini menunjukkan bahwa multikulturalisme merupakan proses dinamis yang memerlukan pemeliharaan berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang transformasi sosial di wilayah pedesaan Indonesia serta menegaskan pentingnya kebijakan yang mendukung integrasi budaya dan pendidikan multikultural guna memperkuat kohesi sosial di masyarakat yang beragam secara etnis. Kata kunci: Etnosentrisme; Multikulturalisme; Perubahan Sosial Budaya; Pendidikan. Abstract This study examines the socio-cultural transformation of Rawak Hulu and Rawak Hilir villages in the Sekadau Hulu District, West Kalimantan, focusing on the shift from ethnocentrism to multiculturalism. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation. The findings indicate that multicultural education and intercultural interaction are the main drivers of this transformation. Education plays an active role in fostering inclusive values and deconstructing long-standing prejudices, while social interactions strengthen cohesion between the Malay and Chinese communities. Increasing social awareness and broader access to education have further promoted the adoption of inclusive values, leading to the development of a harmonious multicultural environment. However, challenges remain, particularly during political periods that may reignite ethnic sentiments, suggesting that multiculturalism is a dynamic process requiring ongoing maintenance. This study contributes to the broader understanding of social change in rural Indonesia and highlights the importance of policies that promote cultural integration and multicultural education to strengthen social cohesion in ethnically diverse communities. Key words: Ethnocentrism; Multiculturalism; Sociocultural Change; Education.

Sebagai masyarakat pendatang dari Hadramaut, Yaman Selatan, banyak hal menarik yang dapat dilihat dan ditelusuri pada pengusaha batik keturunan Hadramaut. Beberapa dari mereka sudah mempunyai nama besar di kota Pekalongan, bahkan sudah mampu membuka cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Salah seorang pengusaha batik juga mendapatkan penghargaan atas kontribusinya dalam mempekerjakan orang-orang disabilitas. Selain itu, produk batik mereka mampu menembus pasar internasional di berbagai negara. Fakta-fakta tersebut tidak lepas dari nilai-nilai yang mereka anut dalam hidupnya sebagai prinsip dalam berbisnis. Kajian ini berupaya melihat implikasi dari nilai-nilai yang terkadung dalam nilai-nilai keagamaan, sosial, dan budaya pada pengembangan usaha batik keturunan Hadramaut. Terkait dengan hal ini terdapat tujuh informan yang diwawancarai dan ditemukan bahwa ada implikasi nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya dalam pengembangan usaha batik, terutama dalam hal permodalan, produksi, akses pasar, kemitraan serta kreativitas. Nilai keagamaan terlihat paling menonjol pada bagian permodalan, kemitraan, dan kreativitas. Nilai sosial ditemukan pada bagian produksi dan kemitraan. Terakhir, nilai budaya terlihat paling menonjol pada bagian permodalan, produksi, akses pasar, dan kemitraan.

This case study explores the role of community engagement in the design and implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) policies in Sanzule, Ghana. Focusing on Eni Exploration and Production Limited, the study investigates community involvement, decision-making, and participation in CSR initiatives (Chambers, 1994; Cernea, 1997). Using a case study approach, data were collected through interviews, document analysis, and observations. The study involved 67 participants, including local leaders, company employees, and health professionals. Eni’s CSR initiatives prioritize free, prior, and informed community consultations, aligning with its sustainability values (Eni, 2011). Regular meetings and a community liaison officer overseeing local content help integrate community perspectives into policy development. Eni collaborates with government agencies for needs assessments and implementation, focusing on sectors like health and education (WHO, 2010). The Livelihood Restoration Plan allows beneficiaries flexibility in selecting economic activities. This study underscores the importance of ongoing dialogue and collaboration for effective CSR implementation.

This study investigates the contribution of the Mirt Improved Cookstove (ICS) on women's empowerment in Gedeb Asassa woreda, focusing on the role of RBF in promoting sustainable cooking technologies. Data from household surveys, focus group discussions, and key informant interviews were analyzed using STATA version 18. The findings demonstrate significant improvements in women's human, financial, social, physical, and natural assets due to ICS adoption. The Mirt stove reduced women's workload, improved health by offering a safer cooking environment, and enhanced economic stability by lowering cooking time and fuel costs. The stove also contributed to environmental sustainability by reducing fuelwood consumption, helping mitigate deforestation. Additionally, the Mirt stove allowed women more time for income-generating activities, improving household income and resource allocation. Factors such as family size, farm land size, proximity to forests, and fuel expenditure were key in influencing ICS adoption. The study underscores the importance of coordinated efforts between government bodies, stakeholders, and local communities to optimize ICS technology dissemination, further empowering women. The Mirt stove serves as a model for future sustainable development initiatives aimed at improving both women's well-being and environmental conservation.

Abstrak Peningkatan kebutuhan air bersih di Kabupaten Magelang menuntut model tata kelola inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji model Quintuple Helix Innovation (QHI) dalam pengelolaan bank air bersih berbasis masyarakat di Lereng Gunung Sumbing, dengan memetakan peran dan sinergi lima aktor: pemerintah, akademisi, DUDI, masyarakat, dan lingkungan. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa QHI meningkatkan efektivitas distribusi air, memperkuat kelembagaan lokal, serta membangun kesadaran ekologi. Koperasi Darmowarih Tirtolestari menjadi aktor sentral dalam pengelolaan bank air bersih yang didukung oleh sinergi antara pemerintah, akademisi, DUDI, dan masyarakat lokal. Peran lingkungan bukan sekadar objek konservasi, melainkan ruang produksi pengetahuan dan inovasi. Model ini menciptakan sistem pengelolaan air yang efisien dan kolaboratif. Namun, tantangan struktural seperti lemahnya replikasi kebijakan, kapasitas SDM, dan relasi kuasa dalam kebijakan air menunjukkan perlunya reformasi kelembagaan dan keberpihakan ekonomi-politik agar model QHI mampu mewujudkan keadilan ekologis dan transformasi sosial. Kata kunci: QHI, Tata Kelola Air, Bank Air Bersih, Pembangunan Berkelanjutan Abstract The increasing demand for clean water in Magelang Regency necessitates an inclusive and sustainable governance model. This study aims to examine the Quintuple Helix Innovation (QHI) model in community-based clean water bank management on the slopes of Mount Sumbing by mapping the roles and synergy of five key actors: government, academia, business/industry (DUDI), community, and the environment. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that QHI improves water distribution efficiency, strengthens local institutions, and fosters ecological awareness. Koperasi Darmowarih Tirtolestari serves as the central actor in managing the water bank, supported by the synergy among government, academia, business actors, and the local community. The environment is not merely an object of conservation but also a space for knowledge and innovation production. While the model creates a collaborative and efficient governance system, structural challenges such as weak policy replication, limited human resource capacity, and power relations in water governance highlight the need for institutional reform and strong political-economic commitment to realize ecological justice and social transformation. Keywords: QHI, Water Governance, Clean Water Bank, Sustainable Development

Abstrak Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi babak baru kebijakan pemberantasan kekerasan seksual. Studi terkait UU TPKS didominasi oleh 4 topik utama yaitu mengenai substansi UU TPKS, telaah hukum atas UU TPKS, proses politik pengesahan UU TPKS dan implementasi UU TPKS. Sementara itu, studi yang menganalisis UU TPKS dari sudut pandang perubahan kebijakan masih minim dilakukan. Spesifiknya adalah studi mengenai tata kelola perubahan kebijakan dan respon aktor street level bureaucracy (unit terdepan dalam implementasi kebijakan) atas perubahan kebijakan. Padahal, studi dari sudut pandang perubahan kebijakan penting dilakukan untuk memahami dinamika proses menuju perubahan serta dinamika implementasi atas perubahan kebijakan. Hal ini dapat memperkaya diskursus akademik mengenai perubahan kebijakan sosial serta menyumbangkan kontribusi praktis berupa analisis kebijakan untuk implementasi perubahan yang lebih efektif. Studi ini berupaya mengisi research gap tersebut dengan meneliti tata kelola perubahan kebijakan pada UU TPKS di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian didesain sebagai studi kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Kepolisian Daerah (Polda DIY). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan didukung dengan pengumpulan data sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan dengan metode data analysis spiral. Studi ini menemukan bahwa secara umum tata kelola implementasi perubahan kebijakan dan respon aktor street level bureaucracy terkait UU TPKS di DIY mengalami keberhasilan dalam kategori resilient success. Kata kunci: Kebijakan Sosial; Studi Gender; Perubahan Kebijakan; Implementasi Kebijakan Abstract The enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) is a new chapter in the governance of policies to eradicate sexual violence. Several studies have been conducted related to the UU TPKS and are dominated by 4 main topics: studies on the substance of the TPKS Law; legal reviews of the TPKS Law; the political process behind UU TPKS and the implementation of UU TPKS. Meanwhile, there is still few studies that try to analyze the TPKS Law from the perspective of policy change. Specifically, studies on the governance of policy change and the response of street-level bureaucracy (frontliner unit in policy implementation) actors to policy change. Studies from the perspective of policy change are important to understand the dynamics of the process towards change and the dynamics of the implementation of policy change. This can enrich academic discourse on social policy change and contribute practically in providing policy analysis for more effective implementation of change. This study attempts to fill this research gap by examining the governance of policy change in the UU TPKS in the Special Region of Yogyakarta (DIY). The research was designed as a case study at the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning Service (DP3AP2KB) and the Regional Police (Polda DIY). The data collection method is carried out through interviews and supported by relevant secondary data. Data analysis method used in this study is the spiral data analysis technique. This study found that in general the governance of the implementation of policy change and the response of street-level bureaucracy actors related to the UU TPKS in DIY experienced success in the resilient success category. Keywords: Social Policy; Gender Studies; Policy Change; Policy Implementation