Pemerintah melakukan pemutusan izin penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada tahun 2015. Tetapi pada tahun yang sama, pemerintah mengizinkan BPD mengajukan diri untuk menjadi penyalur KUR dengan syarat memiliki Non Performing Loan (NPL) di bawah lima persen dan membangun sistem online dengan perusahaan penjaminan. Penelitian ini bertujuan memberikan analisis yang dapat diimplementasikan BPD sebagai pertimbangan untuk mengajukan lagi sebagai penyalur KUR. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif komparasi, dengan pengujian independent t test dan paired sample t test atas perubahan profitabilitas dan NPL pada lima BPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD tidak mengalami perbedaan NPL dan profitabilitas yang signifikan antara sebelum dan menjadi penyalur KUR.