Salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan sebagai manifestasi dari green mining. Dalam kegiatan pertambangan berizin, terdapat kewajiban untuk melakukan pengelolaan pascatambang dan reklamasi lahan sebagai upaya pemulihan lingkungan. Namun, pada pertambangan tanpa izin yang secara nyata menimbulkan kerusakan lingkungan, tidak terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan tersebut. Sanksi pidana yang berlaku saat ini terbatas pada pidana penjara dan denda. Pidana penjara tidak memberikan dampak terhadap pemulihan lingkungan, sedangkan denda yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan pada umumnya tidak memadai untuk menutup biaya pemulihan lingkungan. Meskipun terdapat ketentuan pidana tambahan, ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur kewajiban pemulihan lingkungan. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu untuk memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab secara hukum terhadap pemulihan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi yang ada terkait pidana tambahan dan merumuskan reformulasi yang berorientasi pada prinsip green mining. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan serta studi kasus berdasarkan putusan pengadilan, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa formulasi tindak pidana dan pidana tambahan yang berlaku saat ini belum berorientasi pada tanggung jawab pemulihan lingkungan. Kedua, diperlukan reformulasi pidana tambahan yang memasukkan kewajiban pemulihan lingkungan sebagai akibat dari tindak pidana. Secara yuridis, implikasi penelitian ini adalah, secara teoretis memperkuat pengakuan bahwa lingkungan merupakan korban yang harus dilindungi; secara praktis, memberikan kepastian hukum terhadap pemulihan lingkungan melalui putusan pengadilan, sehingga menegaskan keberadaan dan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

This study provides a political economy analysis of how higher education liberalisation fails private universities in Indonesia through policy neutralisation and market constraints. Using path analysis, we conducted a census of 20 private universities in Sukabumi, with 60 respondents, to investigate the direct and mediated effects of liberalisation policies on economic performance through student enrolment. Our findings reveal that liberalisation policies have no significant effects on either economic performance or student enrollment, accounting for only 6.7% of enrollment variance. In contrast, student enrollment shows a robust positive relationship with economic performance, accounting for over 50% of institutional performance variance. These results demonstrate how market constraints—demographic limitations, competitive saturation, and resource scarcity—systematically neutralise the benefits of liberalisation for private universities. The absence of liberalisation effects contradicts neoliberal theoretical expectations, while the strong enrollment-performance linkage confirms resource dependence in tuition-dependent models. Our political economy analysis reveals that state policy advantages for public universities create asymmetric competition that undermines private institutions. The study demonstrates how market constraints generate policy-neutralisation effects, necessitating direct enrolment support mechanisms rather than market-oriented reforms for sustainable private university development in constrained contexts.

This study examines state intervention in managing religious diversity through the Kampung Moderasi Beragama (KMB) program in Serang City, Banten. Despite the extensive promotion of religious moderation in Indonesia, limited attention has been paid to how such policies operate at the local level and how state formalization reshapes community-based pluralism. Addressing this gap, the study adopts a qualitative exploratory case study involving two urban villages (Kota Baru and Banten Lama) and fifteen key informants drawn from government institutions, religious organizations, and community groups. Data were collected between April and May 2025 through triangulated interviews, focus group discussions, and document analysis. The findings indicate that KMB functions primarily as a state-led process of formalization rather than a grassroots initiative. The dominance of state actors, the limited involvement of non-state groups, and weak intersectoral coordination render the program largely symbolic. Drawing on Althusser’s concept of the Ideological State Apparatus and Tania Murray Li’s notion of rendering technical, this study demonstrates how the state translates complex social relations into bureaucratic projects that promote narratives of harmony while marginalizing the lived realities of pluralism. Theoretically, the study contributes to critical governance scholarship by showing how state-led religious moderation can reproduce ideological control under the guise of tolerance. Practically, it highlights the need for participatory and context-sensitive governance that strengthens local ownership, interfaith collaboration, and cross-sectoral integration, enabling KMB to evolve from a performative initiative into a transformative platform for social cohesion.