Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama dalam konteks berita online. Masih banyak aparat penegak hukum, seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan, yang belum memahami bahwa tidak semua kasus informasi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pasal tersebut. Contohnya, individu yang mengunggah berita dari situs yang terdaftar di Dewan Pers tetap diadili atas dugaan pelanggaran UU ITE. Dalam era digital, hukum harus beradaptasi dengan cepat guna mengakomodasi inovasi teknologi, kejahatan siber, dan privasi digital. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis sistematis terhadap bahan hukum, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 21/Pid.Sus/2021/TBK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep viktimologi dan hukum pers sering diabaikan dalam penerapan pasal ini. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 78/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa penghinaan dalam KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat inkonstitusional bersyarat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi lebih lanjut untuk mencegah kesalahpahaman hukum dalam implementasi pasal tersebut.

kelalaian berupa wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian kontrak kerja sama investasi pertambangan marmer yang berada di Sulawesi Selatan melahirkan adanya pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pihak yang telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian berupa pembayaran ganti rugi, biaya bunga, dan melanjutkan kembali perjanjian kontrak tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terkait akibat hukum yang lahir dari adanya wanprestasi dalam perjanjian kontrak tersebut, maka pihak yang lalai beresiko mendapatkan tuntutan hukum secara perdata baik melalui litigasi (di dalam pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan), yang mana tuntutan hukumnya berupa gugatan wanprestasi yang menghendaki bagi pihak yang lalai haruslah melakukan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak lainnya, mengganti biaya bunga yang mungkin saja timbul akibat dari peristiwa wanprestasi tersebut, dan mewajibkan pihak yang lalai untuk melanjutkan kembali isi dari perjanjian kontrak kerja sama tersebut.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi pada munculnya tatanan baru di masyarakat yang memungkinkan timbulnya perbuatan hukum baru. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lahir sebagai jawaban dan penyempurnaan dari kebutuhan hukum atas pengaturan terkait perbuatan-perbuatan di media elektronik, salah satunya mengenai pencemaran nama baik. Pengaturan mengenai “kepentingan umum” sebagai pengecualian tindak pidana perlu dikaji lebih dalam untuk menghasilkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep dalam menyelesaikan masalah hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menentukan aspek kepentingan umum pada tindak pidana pencemaran nama baik, terdapat beberapa ukuran penilaian yakni maksud, substansi, dan dampak. Maka penelitian ini akan menggambarkan aspek dan sudut pandang yang tepat dalam meninjau suatu aspek kepentingan umum guna mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Meningkatnya penggunaan rokok elektronik Vape di Indonesia, khususnya di kalangan remaja, menimbulkan tantangan baru dalam aspek kesehatan masyarakat dan regulasi hukum. Produk ini sering dianggap sebagai alternatif yang lebih aman dibandingkan rokok konvensional, meskipun dampak jangka panjangnya masih belum sepenuhnya dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi penggunaan dan peredaran Vape di Indonesia, serta membandingkannya dengan regulasi di Malaysia, guna mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan implikasi hukum dari kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan analisis perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia masih terfokus pada aspek fiskal melalui penerapan cukai, sementara pengawasan distribusi dan kandungan produk masih lemah. Sebaliknya, Malaysia menerapkan regulasi lebih ketat, termasuk pelarangan penjualan kepada individu di bawah usia 18 tahun dan larangan penggunaan cairan nikotin sejak 2015. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperbaiki regulasi dengan menyeimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan kepentingan ekonomi, serta belajar dari praktik terbaik yang diterapkan di Malaysia. Kebijakan yang lebih komprehensif dan edukasi masyarakat diharapkan dapat menekan prevalensi penggunaan Vape di kalangan remaja dan mengurangi risiko kesehatan jangka panjang

Penelitian ini menganalisis kepastian hukum keputusan sirkuler di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas saham nominee berdasarkan Putusan Nomor 815/PDT/2022/PT SBY. Studi ini berfokus pada legalitas dan implikasi hukum keputusan sirkuler dalam praktik perusahaan di Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis terhadap regulasi serta kasus hukum terkait, penelitian ini menemukan bahwa keputusan sirkuler yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan formal dan materiil dapat berpotensi tidak sah secara hukum. Hasil studi ini memberikan rekomendasi terhadap perlunya penegakan hukum yang lebih ketat terkait penggunaan saham nominee dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak-anak yang berperan sebagai saksi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Anak-anak sering mengalami risiko trauma dan intimidasi selama proses peradilan, yang menuntut adanya perlindungan hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini mengeksplorasi implementasi perlindungan tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak-hak anak sebagai saksi. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam, penelitian ini mengungkap bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang memadai, implementasinya masih menemui berbagai kendala. Beberapa kendala yang ditemukan meliputi kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta hambatan sosial dan budaya yang menghalangi perlindungan optimal bagi anak sebagai saksi. Selain itu, anak-anak sering kali tidak mendapatkan dukungan psikologis yang memadai, sementara prosedur hukum yang tidak ramah anak memperburuk kondisi psikologis dan emosional mereka. Studi ini merekomendasikan adanya revisi kebijakan yang lebih komprehensif, peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang hak-hak anak, serta penguatan dukungan psikososial dan infrastruktur yang mendukung perlindungan anak dalam proses peradilan. Implementasi yang lebih efektif dapat dicapai melalui peningkatan kerjasama antar lembaga, seperti kepolisian, pekerja sosial, dan lembaga perlindungan anak, guna menciptakan sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan saksi anak. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan yang berpusat pada anak dan rehabilitatif untuk memastikan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial mereka selama terlibat dalam proses peradilan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan pidana bagi korporasi dalam KUHP 1946 serta penyempurnaannya dalam UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP 2023). Seiring dengan pesatnya globalisasi dan pertumbuhan ekonomi, kejahatan yang melibatkan korporasi semakin marak, seperti kejahatan lingkungan, perlindungan konsumen, dan pencucian uang. Namun, banyak korporasi yang masih lolos dari sanksi pidana. Teori pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti strict liability theory, vicarious liability theory, identification theory, dan aggregation theory, menjadi dasar dalam mengakui korporasi sebagai subjek hukum. Riset ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 1946 tidak mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana korporasi hanya diatur dalam peraturan di luar KUHP. Sementara itu, KUHP 2023 telah secara eksplisit menetapkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan mengatur mekanisme pertanggungjawabannya. Reformasi ini memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi.