Abstract

Urgensi penentuan dan penegakan hukum terkait penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sempadan pantai di wilayah pesisir Teluk Tomini sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah di area tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti. Penguasaan Tanah: Menentukan siapa yang memiliki hak untuk menguasai tanah di sempadan pantai, yang bisa jadi pemerintah, masyarakat setempat, atau badan hukum. Pemilikan Tanah: Mengklarifikasi status kepemilikan tanah, apakah itu tanah negara atau tanah hak milik pribadi. Penggunaan Tanah: Menetapkan jenis penggunaan tanah, seperti untuk perumahan, layanan umum, atau kegiatan komersial. Pemanfaatan Tanah: Memastikan tanah digunakan untuk tujuan yang sesuai, seperti tempat tinggal, kegiatan ekonomi, sosial, atau pertanian. Kegiatan ini akan menjawab (1) Bagaimana konsep penataan penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini? dan Bagaimana implementasi konsep hak dan kewajiban penggunaan, pengelolaan dan kepemilikan tanah sempadan pantai di pesisir teluk tomini?. Kegiatan ini dilakukan dengan metode penyuluhan. Hasil kegiatan menunjukkan Penentuan dan penegakan hukum ini juga bertujuan untuk menghindari konflik penggunaan tanah dan memastikan kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Dengan demikian, dapat mencegah kerusakan lingkungan dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan di wilayah pesisir Teluk Tomini.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.