Abstract

National Sharia Arbitration Board established by the Majelis Ulama Indonesia. The reason the founding of the National Sharia Arbitration Board with their idea of Islamic Economics is characterized by the development of Islamic banking, such as the birth of the Islamic Bank, which certainly has a dispute must be resolved sharia and sharia, so the need to involve other parties to mediate in resolving the dispute sharia. In this thesis will be discussed on the responsibility of the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) in resolving disputes regarding the authority of Islamic Banking and Religious Court against the execution and cancellation of the decision of the Arbitration Sharia in Indonesia.

Highlights

  • Era globalisasi mempengaruhi semua bidang dalam kehidupan, di satu sisi memang menimbulkan dampak positif, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti misalnya perbedaan paham, perselisihan pendapat ataupun terjadinya sengketa antara pihak yang satu dengan yang lainnya yang telah terikat dalam kesepakatan

  • National Sharia Arbitration Board established by the Majelis Ulama Indonesia

  • The reason the founding of the National Sharia Arbitration Board with their idea of Islamic Economics is characterized by the development of Islamic banking

Read more

Summary

Introduction

Era globalisasi mempengaruhi semua bidang dalam kehidupan, di satu sisi memang menimbulkan dampak positif, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif, seperti misalnya perbedaan paham, perselisihan pendapat ataupun terjadinya sengketa antara pihak yang satu dengan yang lainnya yang telah terikat dalam kesepakatan. Dengan berpedoman pada undang-undang tersebut, keberadaan arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman terdapat di dalam penjelasan Pasal 58, 59 Ayat (1), (2), (3), Pasal Ayat (1), (2), (3) dan Pasal yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 diatur dalam undang-undang”1.

Results
Conclusion

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.