Abstract

Penelitian ini menyoroti kebijakan perlindungan sawah abadi di Indonesia, khususnya terkait dengan isu konservasi di lingkungan perkotaan. Studi ini bertujuan untuk menguji kebijakan Pemerintah Kota Surakarta dalam perlindungan sawah di Kota Surakarta dan untuk mendalami persepsi para petani dan pemilik lahan pertanian di Kota Surakarta dalam merespon kebijakan tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu menjembatani gap yang muncul antara kebijakan dan kepentingan dari para petani dan pemilik lahan pertanian. Penelitian ini adalah studi kasus. Data dan informasi dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara dengan berbagai stakeholder dan pengumpulan data sekunder. Studi ini menemukan fakta bahwa kebijakan perlindungan sawah tidak dipahami dengan baik oleh para petani dan pemilik lahan yang merupakan pihak yang terkena langsung kebijakan tersebut. Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta justru melihat lahan pertanian di Kota Surakarta hanya dari sisi ekonomi dan cenderung kurang mendukung usaha konservasi. Para petani dan pemilik lahan adalah pihak yang menganggap bahwa kebijakan perlindungan sawah abadi ini sangatlah penting. Akan tetapi, mereka sebenarnya menolak kebijakan tersebut karena mereka harus melepaskan beberapa hak atas tanah mereka setelah lahan pertanian mereka ditetapkan sebagai lahan pertanian abadi. Masalah lain yang muncul adalah bahwa insentif yang dijanjikan dianggap tidak seimbang secara ekonomis dengan usaha mereka untuk melindungan lahan pertanian. Studi ini merekomendasikan kebijakan progresif untuk mengurangi gap yang terjadi antara kebijakan dan kepentingan para petani dan pemilik lahan pertanian, sekaligus untuk merespon tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini dimaksudkan agar tujuan konservasi dan upaya pewujudan ketahanan pangan dapat tercapai, akan tetapi tanpa merugikan hak dari para petani dan pemilik lahan pertanian di perkotaan. This study highlights Indonesia's sustainable agricultural land protection policy, especially the issue of conservation within the urban environment. This study aims to assess the Surakarta Local Government policy for protection of urban agricultural land and to explore the perceptions of urban farmers and agricultural landowners in responding to the policy. This research is expected to bridge the gap between the policy and the interests of farmers and agricultural landowners. It is research based on a case study. Data and information were gathered through field observations, interviews with various stakeholders and secondary data collection. This study found that the policy is not well understood by farmers and landowners, who are the directly affected party. Moreover, the local government actually views urban agricultural land from an economic standpoint and tends to be less supportive of this conservation effort. Instead, farmers and agricultural landowners are the ones who believe that this policy is essential. Nevertheless, they reject the policy because they must relinquish some rights to their land after it has been designated as sustainable urban agricultural land. Another shortcoming is that the promised incentives are not economically sufficient to compensate them for their efforts in protecting the agricultural land. The study recommends progressive policies to reduce the gap between the policy's intentions and the interests of farmers and agricultural landowners, as well as to respond to the obstacles that may arise in the implementation of the policy. It is intended that the purpose of conservation and food security be achieved, without harming the farmers' or agricultural landowners' rights.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.