Abstract

ABSTRACT Corruption is the cause of the onset of the economic crisis, undermine the legal system and inhibit the operations of a Government that is clean and democratic. In other words, corruption is already in the pivotal joints and country life. Therefore, corruption can no longer be classified as ordinary crimes but is already a tremendous crime. Methods of Juridical Normative approach is used, with discriptif analytical research specifications. The data source is secondary, and data were analyzed qualitatively. Strategic leadership of the national police in it, that the eradication of criminal acts of Corruption is a priority for the Police. The role of the Police here to be very important, because Police spearheading in law enforcement, though in its development in addition to Police and prosecutors, the State formed the other agencies specifically addressing criminal acts of Corruption eradication Commission i.e. Corruption (KPK). This is because the criminal offence of corruption is a crime which is an extra ordinary crime and have very large implications for lates the progress of countries, also most of the perpetrators of corruption are on the red tape that holds the power so in need of institutions superbodi in order to get past the existing regulation. Keywords: Police, corruption, law enforcement

Highlights

  • Corruption is the cause of the onset of the economic crisis

  • corruption can no longer be classified as ordinary crimes

  • that the eradication of criminal acts of Corruption is a priority for the Police

Read more

Summary

Polisi Republik Indonesia Cilacap

A. PENDAHULUAN Korupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hakhak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Kasus korupsi penyalahgunaan anggaran terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Bandara Tunggul Wulung terbongkar.Seorang PNS yang berdinas di Bandara Kelas III Tunggul Wulung Cilacap yang juga Panitia Penentu Pelaksana Pekerjaan berinisial DS, ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan penggeledahan di Kantor Bandara Tunggul Wulung. Setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, polisi menemukan keterangan dan data adanya dugaan tindak korupsi penyelewengan dana sebesar kurang lebih Rp 200 juta.. Indonesia adalah memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

13 Undang – Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Strategi mengungkap tindak pidana korupsi di Bandara
12 Undang-undang Nomor 13
Tindak Pidana Korupsi
Strategi Kepolisian Resor
DAFTAR PUSTAKA
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.