Abstract
This paper aims to discuss the extent to which the influence of the military in the political system in Myanmar related to cases of prosecution of ethnic Rohingya in 2017. Myanmar's government through the military is considered to use violence and discrimination against Rohingya ethnic groups resulting in thousands of casualties and the ethnic Rohingya fled to neighboring countries. This research was conducted to assess the role of the military in the Myanmar government system because under the 2008 Constitution, the military had a seat of 25 percent in the Myanmar parliament and had a number of authorities in the political system. This can be considered as a trigger for the military's aggressiveness towards Rohingya because of military representatives who have existence in the Myanmar parliament. The author uses concordance theory and the concept of new professionalism of internal security and national development in analyzing related phenomena. The results of this study indicate the existence of military influence in the Myanmar government because under the constitution, the military controls three strategic departments, namely Defense, Internal Affairs and Border. The military also holds full control of the armed forces, police and security forces, thus demonstrating the military role in Myanmar's policies regarding prosecution of the ethnic minority Rohingya.
Highlights
Pendahuluan Negara sebagai suatu kesatuan dari seluruh elemen masyarakat, wilayah teritorial, serta memiliki pemerintahan tentu memiliki tujuan untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup negara dan kepentingan rakyat
This paper aims to discuss the extent to which the influence of the military in the political system in Myanmar related to cases of the 2017 prosecution of ethnic Rohingya
Oslo: Norwegian Institute of International Affairs, www.nupi.no [Diakses pada 29 Maret 2018]
Summary
Yang menilai bahwa ada reformasi terhadap profesionalisme militer dalam hal keamanan internal dan pembangunan nasional. Berbeda dengan konsep Huntington mengenai otonomi militer yang menuntut militer terlepas dari politik, konsep new professionalism menilai perlu adanya koordinasi yang sinergis antara pemerintah sipil dan militer, di mana militer dilibatkan dan diberikan otoritas dalam menghadapi masalah keamanan nasional baik internal maupun eksternal yang berhubungan dalam aspek politik, ekonomi, dan urusan militer. Menurut Stepan melalui konsep new professionalism menyatakan bahwa militer perlu dilibatkan lebih jauh dalam hal keamanan internal dan pembangunan nasional, secara langsung maupun tidak langsung perlu adanya keterlibatan militer dalam sistem politik negara tersebut. Pihak militer dianggap memiliki peran dan wawasan terhadap politik, ekonomi, serta urusan militer di dalam pemerintahan agar dapat mengawasi stabilitas keamanan internal dan membantu pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan konstitusi dan tujuan negara. Penulis menetapkan limitasi materi dan tahun yaitu mengenai kedudukan militer dalam sistem pemerintahan Myanmar dan tindakan serta dukungan terhadap militer terhadap etnis Rohingya tahun 2017
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
