Abstract
The implementation of local autonomy and decentralization empowers the local government tomanage their own area largely and properly. The research aims to examine the financial andfiscal position and their effects towards the economic growth of the regencies or cities in WestKalimantan. Moreover, the1 financial capability is proxied by the proportion of PDS while thefiscal position is determined by the direct expenditure per capita to verify their effects to theeconomic growth. This research, furthermore, utilizes the panel data from 12 regencies/citiesthroughout West Kalimantan in 2006-2010 and used Fixed Effects Method. As a result, theproportion of PDS affects negatively and significantly the economic growth, while the directexpenditure per capita has slightly a negative effect towards the economic growth ofregencies/cities in West Kalimantan.
Highlights
The implementation of local autonomy and decentralization empowers the local government to manage their own area largely and properly
Berdasarkan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya maka posisi fiskal dalam penelitian ini dilihat dari proporsi belanja langsung per kapita sehingga hipotesisnya adalah: H0 : Proporsi belanja langsung per kapita tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
H2 : Proporsi belanja langsung per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
Summary
Pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintah daerah agar dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemandirian pemerintah daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan di daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat, jika pengelolaannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah sebaiknya juga diikuti dengan peningkatan pelayanan publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan cara mengoptimalkan belanja secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan. Pelayanan publik dapat dilihat dari besarnya belanja pemerintah di suatu daerah yang juga menggambarkan posisi fiskal suatu daerah. Peneliti tertarik untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah dan posisi fiskal serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
