Abstract

Guarantee legal certainty and economic stability is very important to keep the movement of the economy of a country. The formulation of the problem formulated a point of issue is how the environmental law enforcement in Indonesia on a case study of forest fires in Indonesia and How to influence environmental law enforcement to economic growth in Indonesia. The purpose of this study was to determine the environmental law enforcement in Indonesia on a case study of forest fires in Indonesia and How to influence environmental law enforcement to economic growth in Indonesia. This research could be useful in a practical and theoretical. The method used by the researchers are using a normative juridical approach. The results of the study Enforcement of Environmental Law in relation to the Criminal Law which is related substance of Law in Article 69 paragraph (1) letter H Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management includes about a ban on land clearing by burning and action against the perpetrators for enforce the law and environmental law enforcement to economic growth in Indonesia affected by three (3) aspects, namely Products of law, justice system and political risks are always changing. Conclusions of law enforcement carried out by the legislation in force and the factors that influence economic growth is necessary to be noticed is the commitment of the highest officials responsible to the reciprocation of a country. Recommendation law enforcement must be carried out according the legislation without seeing the background of the company or individual that legal certainty to invest guaranteed and the reformulation of Article 69 paragraph (1) letter H Law No. 32 of 2009 on the Protection and Environmental Management.

Highlights

  • Abstrak Hak Asasi Manusia adalah hak yang ada dan melekat pada diri atau martabat manusia, karena dia adalah manusia

  • The research method used by the researcher is using the normative juridical approach

  • The results of the Indonesian Human Rights Arrangements have been regulated in the 1945 Constitution

Read more

Summary

Conclusion

Adapun rumusan masalah Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Tata Ruang di Indonesia dan Bagaimana Kebijakan Daerah di Bidang Tata Ruang dalam Melindungi Hak Asasi Masusia Masyarakat Kabupaten Kuningan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Tata Ruang di Indonesia dan Bagaimana Kebijakan Daerah di Bidang Tata Ruang dalam Melindungi Hak Asasi Masusia Masyarakat Kabupaten Kuningan. Dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 mengenai Hak-Hak Asasi manusia dirumuskan: “hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihomati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun” , dan “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Sistem Perkotaan Kabupaten terdiri atas Pusat
Ruang dalam Melindungi Hak Asasi Masusia Masyarakat Kabupaten Kuningan?
Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kuningan tertuang dalam Peraturan
Walaupun tidak secara jelas dibuat peraturan mengenai penetapan Kabupaten
Kabupaten Kuningan yang pada awalnya memiliki
Pembentukan lima wilayah sebagai Pusat
Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten
Mengacu pada proses pembuatan kebijakan
Kuningan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Potensi yang bisa diandalkan oleh Kabupaten
Pusat meminta agar Pemerintah Provinsi Jawa
Terjadi semacam korespondensi antara
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.