Abstract
This research is aimed to examine the impact of local governmental characteristics and audit opinion on the timeliness of local governmental financial statement. The characteristics of local governmental will be measured by using the size of the area, regional wealth (PAD), status and governmental spending. All of the samples are 453 City across Indonesia that has profile report as regulated by BPK database. The results showed the size of local governmental had positive effect totimeliness but the governmental revenue had negative effect. The others variables, governmental status, governmental spending and audit opinion, had no significant effect to timeliness
Highlights
Laporan Keuangan menghasilkan informasi finansial yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan pihak ekternal maupun pihak internal suatu entitas
This research is aimed to examine the impact of local governmental characteristics and audit opinion on the timeliness of local governmental financial statement
The characteristics of local governmental will be measured by using the size of the area, regional wealth (PAD), status and governmental spending
Summary
Dapat dilihat bahwa hanya di tahun 2017, baru semua pemerintah daerah menyerahkan LKPD ke BPK dengan tepat waktu. Penelitian ini menggunakan struktur formal organisasi dan fungsi administrasi sebagai indikator dari karakteristik pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah dan temuan audit berpengaruh negatif terhadap ketepatwaktuan pelaporan LKPD. Karlina et al, (2018) meneliti pengaruh ukuran pemda, umur pemda, pengalaman kepala daerah, temuan audit, opini audit dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketepatwaktuan LKPD yang dinyatakan sebagai audit report lag di Indonesia. Pengalaman kepala daerah, opini audit dan DAK tidak berpengaruh terhadap ketepatwaktuan LKPD. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh karakteristik pemerintah daerah (ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan status daerah) dan opini audit, terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam teori organisasi dipelajari tentang tatacara dan kegiatan apa saja yang dilakukan dalam suatu organisasi, dalam hal ini kegiatan pemerintah daerah adalah untuk melakukan tatakelola keuangan dan kebijakan dalam pemerintahan.
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
