Abstract

Gerakan ‘politik hijau’ di Indonesia diawali dengan adanya kesadaran yang dipacu kondisinasional kita dimana terjadi berbagai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunanyang terlalu berorientasi pertumbuhan dan strategi pembangunan yang eksploitatifsehingga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Gagasan ecocracy ini merupakanupaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkunganhidup dalam arus politik pembangunan nasional. Namun, walaupun Indonesia dalamkonstitusinya telah mengakui subjective right atau duty of the state tetapi pemuatan poladan arah pembangunan berkelanjutan belum ditempatkan pada pasal-pasal khususmelainkan ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental lainnya.Konsep ekokrasi (ecocracy) harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakannegara (politik hukum) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsepekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka perlu dijabarkan dalamgreen constitution, green legislation serta green budgeting.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.