Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the Takeshima/Dokdo Island dispute resolution mechanism between Japan and South Korea through non-juridical channels. The dispute has been started since the Japanese occupation in South Korea, so in this paper the author wants to examine the dispute resolution mechanism that has been carried out by Japan and South Korea in their efforts to resolve the Takeshima/Dokdo Island dispute. This type of research is normative legal research that emphasizes the approach to legislation. The results of this study indicate that the settlement mechanism carried out by Japan and South Korea using non-judicial channels is still not effective. The two countries have negotiated twice, namely in 1998 and 2006. In the same year as the second negotiation, South Korea decided to free itself from the UNCLOS dispute resolution. Then in 2018 Japan established a permanent connection to the island of Takeshima/Dokdo. South Korea's refusal to take the dispute to the International Court of Justice and the failure of negotiations, have left ambiguity over the ownership status of Takeshima/Dokdo islands.

Highlights

  • Al Dina Maulidya, Efektifitas Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pulau Takeshima/Dokdo ... 71 perundang-undangan

  • This study aims to determine the effectiveness of the Takeshima/Dokdo Island dispute resolution mechanism between Japan and South Korea through non-juridical channels

  • The results of this study indicate that the settlement mechanism carried out by Japan and South Korea using non-judicial channels is still not effective

Read more

Summary

Pasca special statement dari Presiden

Pengeboran kedua kembali dilakukan oleh Korea Selatan untuk memeriksa kepastian dari jumlah gas hidrat yang terkandung disekitaran pulau takeshima/Dokdo.[32] Gas Hydrate R&D Organization kali ini melakukan pemerikasaan pada kedalaman lebih dari 1.800 meter dan di 10 titik yang berbeda.[33]. Pemerintah Jepang Internasional dipandang sebagai sesuatu yang kembali mengajukan penyelesaian sengketa mutlak dalam pembentukan suatu negara, hal ke Mahkamah Internasional dan tetap ditolak ini dikarenakan wilayah merupakan tempat oleh Korea Selatan.[41] dimana penduduk suatu negara dapat. Penulis tertarik untuk mengakaji, mempelajari, serta menganalisis fenomena dari sengketa Pulau Takeshima/Dokdo dan mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dilakukan Jepang dan Korea Selatan. Penulis akan membahas mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum internasional yang telah dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan. Selatan memerlukan penyelesaian agar konflik yang ada tidak berlarut-larut dan memberikan kedamaian bagi kedua negara

Melalui penelitian ini penulis ingin mengetahui dasar klaim dari Jepang dan
Jepang yang melepaskan beberapa pulau
PEMBAHASAN dasar dari klaim Jepang terhadap Pulau
Dasar klaim lain dari Korea Selatan ialah
Sebuah dokumen sejarah mencantumkan jika
Korea Selatan
Jepang Dan Korea Selatan Semakin
Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.