Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of meditation on divorce cases in the Pematangsiantar Religious Court. The problem in this research is focused on how to implement Mediation in divorce cases at the Pematangsintar Religious Court. The research method in this research is empirical normative legal research, namely by analyzing the related regulations by summarizing them with the results of data obtained directly from the Pematangsianta Religious Court, then the data is analyzed qualitatively. This study concludes that mediation as an Alternative Dispute Resolution (ADR) is seen as an effective and fair way of dispute resolution. Mediation outside the court is regulated in Article 6 of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Mediation as a decision-making mechanism or a peace agreement is the main authority of the disputing parties and maintains good relations. Mediation must be carried out first in divorce cases before the judge decides in the divorce case, because every judge's decision that does not go through mediation is considered. null and void. The Mediator Judge as much as possible carries out a mediation process with the parties in the case so that the marriage is maintained. However, the success of mediation lies in the good faith of both parties in following and compliance with the mediation process.

Highlights

  • This study aims to analyze the effectiveness of meditation on divorce cases in the Pematangsiantar Religious Court

  • PA Pemtangsiantar berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tidak berhasilnya mediasi tersebut ialah dengan tetap memberikan penejlasan tentang pentingnya mediasi sebagai akses kepada masyarakat tehadap keadilan (access to justice), PA Pematangsiantar memiliki Hakim-Hakim yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan Mediator dan memiliki sertifikat

Read more

Summary

Introduction

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis perkara perceraian secara yuridis pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa secara damai (mediasi) serta mengaitkannya dengan kasus yang ada, kemudian akan diformulasikan dengan mekanisme proses persidangan di lingkungan PA Pematangsiantar terkait. Mediasi wajib dilaksanakan dalam penyelesiaan perkara perceraian karena salah satu prosedur penyelesaian sengketa dan juga merupakan bagian dari Hukum Acara yang harus dilalui oleh para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 3 Perma No, 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Setiap Hakim Mediator, Para Pihak/kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.” Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 (Mahkamah Agung, 2016).

Objectives
Results
Conclusion

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.