Abstract

The existence of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in Indonesia that still exist to this day is one manifestation of diakomodasinya patterns of dispute resolution outside the court. Legal Considerations Application Reasons Cancellation Arbitral Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution in Supreme Court Decision No. 199 K / Pdt.Sus / 2012 Relation Ensure Legal Certainty In the disputing parties are legal considerations of the cancellation decision was not all acceptance or rejection of the cancellation request arbitration decision based on legal grounds contained in Article 70 of Law No. 30 of 1999. Act No. 30 of 1999 on the ADR needs to be improved, especially the explanation of article 60 and article 70 which could lead to legal uncertainty for justice seekers among businesses in the dispute and the opportunity loss of trust businesses to resolve the dispute out of court through arbitration institution (the Arbitration Tribunal Ad-Hoc, BANI, etc.)

Highlights

  • PENDAHULUAN gai katalisator perubahan.2 telah membawa bangsa Indonesia dalam

  • in Indonesia that still exist to this day is

  • all acceptance or rejection of the cancellation request arbitration decision based on legal grounds contained in

Read more

Summary

Safrin Salam

Faculty of Law Buton Muhammadiyah University JL. Betombari No 36, 70122, Baubau, Southeast Sulawesi, Indonesia. Abstrak Keberadaan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) di Indonesia yang masih exist sampai saat ini merupakan salah satu wujud dari diakomodasinya pola-pola penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Pertimbangan Hukum Penerapan Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Putusan MA No 199 K/Pdt.Sus/2012 Kaitannya Dalam Menjamin Kepastian Hukum Para Pihak yang Bersengketa adalah pertimbangan hukum pembatalan putusan tidak semua diterima atau ditolaknya permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan hukum yang terdapat dalam pasal 70 UU No 30 tahun 1999. Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang ADR, perlu disempurnakan khususnya penjelasan pasal 60 dan pasal 70 yang bisa memunculkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dikalangan pelaku bisnis yang bersengketa serta peluang hilangnya kepercayaan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase (Majelis Arbitrase Ad-Hoc, BANI, dll)

Arbitrase di Indonesia diatur dalam
No tetapi putusan BANI tersebut belum dapat
No ketidakpastian hukum bagi para pebisnis
Tipe Penelitian
BINAMAINT JOIN OPERATION untuk mengerjakan proyek pembangunan

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.