Abstract

Daerah Aliran Sungai (DAS) Bogowonto termasuk salah satu DAS di Kabupaten Purworejo yang rutin terjadi bencana banjir. Berdasarkan data rekap bencana banjir tahun 2019, tercatat 23 bencana banjir terjadi di Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Dalam rangka membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah Kabupaten Purworejo untuk melakukan tindakan mitigasi bencana, langkah awalnya adalah melakukan kajian risiko bencana mengenai potensi rawan terdampak banjir di Sub DAS Bogowonto. Untuk keperluan tersebut, belum tersedia peta tingkat kerawanan banjir di Sub DAS Bogowonto yang mengacu pada SNI 8197 tahun 2015 dan Perka BNPB Nomor 2 tahun 2012. Berdasarkan hal itu, perlu dilakukan pembuatan peta tingkat kerawanan bencana banjir di Sub DAS Bogowonto tepatnya Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo. Pembuatan peta tingkat kerawanan banjir di Sub DAS Bogowonto mengacu pada SNI 8197 tahun 2015 dan Perka BNPB Nomor 2 tahun 2012 menggunakan beberapa parameter, antara lain yaitu penggunaan lahan, curah hujan, kelerengan, elevasi, dan jenis tanah. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh peta dengan tiga kelas tingkat rawan banjir yaitu kelas rendah, sedang, dan tinggi. Pada kelas rendah nilai rentangnya sebesar 0,1 s.d. 0,817, kelas sedang sebesar 0,817 s.d. 1,534, dan untuk kelas rawan banjir tinggi sebesar 1,534 s.d. 2,25. Pada kelas rendah, nilai luasan area rawan banjir sebesar 164,019 ha, kelas sedang sebesar 119,107 ha, dan untuk kelas tinggi sebesar 3742,205 ha. Evaluasi daerah rawan banjir menunjukkan bahwa dari total 30 desa, 26 desa (86,67%) yang termasuk klasifikasi daerah rawan banjir terbukti mengalami bencana banjir berdasarkan catatan kejadian banjir tahun 2019 dan 2020 dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak. The Bogowonto Watershed (DAS) is one of the watersheds in Purworejo Regency which regularly experiences floods. Based on data from the 2019 flood disaster recap, 23 flood disasters occurred in Purwodadi District, Purworejo Regency. To assist the National Disaster Management Agency (BNPB) and the local government of Purworejo Regency to carry out disaster mitigation actions, the first step is to conduct a disaster risk study regarding the potential for flood-prone areas in the Bogowonto sub-watershed. For this purpose, there is no map of the level of flood vulnerability in the Bogowonto sub-watershed which refers to SNI 8197 of 2015 and Perka BNPB No. 2 of 2012. Based on this, it is necessary to development a map of the level of flood hazard in the Bogowonto sub-watershed, precisely in Purwodadi District, Kabupaten Bogowonto. Purworejo. Development a map of the level of flood vulnerability in the Bogowonto sub-watershed refers to SNI 8197 of 2015 and Perka BNPB No. 2 of 2012 using several parameters, including land use, rainfall, slope, elevation, and soil type. Based on the results of data processing, a map was obtained with three classes of flood vulnerable levels, namely low, medium, and high classes. In the low class, the range value is 0.1 to d. 0.817, medium class of 0.817 s.d. 1.534, and for the high flood vulnerable class of 1.534 s.d. 2.25. In the low class, the value of the flood vulnerable area is 164,019 ha, the medium class is 119,107 ha, and for the high class, it is 3742.205 ha. The evaluation of flood vulnerable areas showing that out of a total of 30 villages, 26 villages (86.67%) which are classified as flood vulnerable areas, have been proven to have experienced floods based on flood event records in 2019 and 2020 from the Serayu Opak River Region Center.

Full Text
Paper version not known

Talk to us

Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have

Schedule a call

Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.